Kamis, 01 Agustus 2013

PENERAPAN SISTEM CIF

Efektifitas Penerapan Sistem CIF Dalam Kegiatan Ekspor
Oleh : Antoni Tampubolon*

Kementerian Perdagangan menargetkan mekanisme pencatatan ekspor dengan metode Cost, Insurance and Freight (CIF) diterapkan mulai 1 Agustus 2013 (Kompas, 26 Juli 2013). Pencatatan ekspor saat ini adalah dengan menggunakan metode Free on Board (FOB). Perubahan pencatatan ekspor dari FOB ke CIF dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan devisa negara. Tujuan ini tertuang dalam nota kesepahaman antara pemerintah, yang diwakili Kementerian Perdagangan dengan 7 organisasi pelaku usaha, yang ditanda tangani pada tanggal: 27 Februari 2013.
 Selama Januari-Mei 2013, defisit perdagangan tercatat US$ 2.53 miliar akibat nilai ekspor hanya sebesar US$ 76.25 miliar, sedangkan nilai impor tercatat US$ 78.78 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan yang ada pada kuratal I/2013 tercatat US$ 5.3 miliar. Penerapan pencatatan ekspor dengan CIF ini diyakini  oleh Menteri Perdagangan, Bapak Gita, akan menambah nilai ekspor : US$ 5 Miliar- US$ 10 miliar hingga akhir tahun sehingga dapat menutup defisit dagang yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Penerapan sistem CIF, untuk tahap awal, dalam skala kecil atau terbatas pada komoditas tertentu, seperti ekspor minyak sawit (CPO), kakao , karet dan batu bara (Kompas, 26 Juli 2013).
Kebijakan yang akan diterapkan ini patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Namun, Ada  hal yang perlu dikritisi terhadap kebijakan penerapan sistem CIF dalam kegiatan ekspor, yaitu : Efektifkah kebijakan ini dalam meningkatkan penerimaan devisa negara ? Apakah kebijakan ini dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor ?

a.       Pengertian Sistem FOB dan  CIF
FOB dan CIF adalah bagian dari 11 jenis syarat penyerahan barang yang diatur dalam Buku Incoterms 2010. Berdasarkan Buku Incoterms 2010 yang diterbitkan oleh ICC (International Chamber of Commerce),
Pengertian FOB (Free On Board) adalah penjual mengantarkan barang diatas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang disebutkan atau mengadakan barang yang diantarkan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih ketika barang berada diatas kapal, dan pembeli menanggung semua biaya sejak saat itu dan seterusnya.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan :
1.      Tanggungjawab dari pada penjual (eksportir) adalah mengantarkan barang sejak dari pabrik/gudang penjual hingga ke atas kapal (on board) di pelabuhan muat  yang disebutkan.
Kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penjual adalah :
a.       Menyediakan barang dan commercial invoice sesuai dengan kontrak penjual
b.      Mengurus pengemasan barang standar ekspor (export packaging)
c.       Mengurus perijinan ekspor, izin keamanan dan prosedur kepabeanan ekspor (custom clearance)
Tanggungjawab pengurusan kapal dan asuransi barang adalah tanggungjawab pembeli.
2.      Resiko : Peralihan resiko antara penjual dan pembeli (transfer of risk) terjadi di atas kapal dipelabuhan muat
3.      Biaya: Penjual wajib mengeluarkan biaya-biaya mengurusi sesuai dengan tanggungjawabnya  dari sejak barang dikemas, barang dimuat dipabrik/gudang hingga termuat diatas kapal di pelabuhan muat.
Contoh :  Penjualan batu bara dengan term FOB Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Pengertian CIF (Cost, Insurance and Freight) adalah penjual mengantarkan barang diatas kapal atau mengadakan yang sudah tersedia untuk diantarkan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih saat barang diatas kapal. Penjual wajib melakukan kontrak dan membayar biaya dan freight yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Penjual juga melakukan kontrak penutupan asuransi terhadap resiko kehilangan atau kerusakan dari pembeli pada barang selama pengangkutan.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :
1.      Tanggungjawab dari pada penjual (eksportir) adalah mengantarkan barang sejak dari pabrik/gudang penjual hingga ke atas kapal (on board) di pelabuhan muat yang disebutkan, namun penjual wajib mengurusi pengapalan barang hingga ke pelabuhan tujuan yang disebutkan  dan menutup asuransi.

Kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penjual adalah :
a.       Menyediakan barang dan commercial invoice sesuai dengan kontrak penjual
b.      Mengurus pengemasan barang standar ekspor (export packaging)
c.       Mengurus perijinan ekspor, izin keamanan dan prosedur kepabeanan ekspor (custom clearance)
d.      Mengurus pengapalan barang (contracts of carriage)
e.       Menutup asuransi barang (marine cargo insurance)
2.      Resiko : Peralihan resiko antara penjual dan pembeli (transfer of risk) terjadi di atas kapal dipelabuhan muat
3.      Biaya: Penjual wajib mengeluarkan biaya-biaya mengurusi sesuai dengan tanggungjawabnya (point 1), dari sejak barang dikemas, barang dimuat dipabrik/gudang hingga diangkut ke pelabuhan tujuan.
Contoh :  Penjualan batu bara dengan term CIF Shanghai,China.

Sesuai dengan tanggungjawab, resiko dan biaya dari penjual, beberapa permasalahan yang akan dihadapi penjual (eksportir) adalah  ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang ekspor-impor (SDM  Ekspor Impor Problem) , memiliki sumber dana yang cukup dalam menutupi seluruh biaya yang menjadi tanggungjawabnya (financial problem), standarisasi kemasan, , pengurusan perijinan ekspor dan proses kepabeanan, ketersediaan alat dan tarif angkutan (kapal) , kesiapan  pelaku usaha penunjang transportasi  (Freight Forwarder, Perusahaan bongkar muat, keagenan kapal, dan lain-lain), fasilitas pelabuhan ,  dan kemampuan perusahaan asuransi dalam menutup nilai ekspor.

b.      Efektifitas Kebijakan Sistem CIF
Penjual dan Pembeli mempunyai kebebasan di dalam melakukan kontrak. Penjual dan Pembeli bebas menentukan syarat-syarat penyerahan barang (term of delivery), apakah dengan sistem Ex.Work, FOB , CIF atau jenis syarat penyerahan barang lainnya dalam melakukan kontrak penjualan. Masing-masing pihak akan melakukan pertimbangan dan penilaian dalam menentukan kesepakatan jenis Incoterms yang dipilih. Pembeli akan menghitung dan menilai  harga jual yang ditawarkan oleh si pembeli berdasarkan syarat penyerahan barang yang dibeli (daya saing barang).  Contoh : Harga jual Batu Bara dengan FOB Vessel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah : US$. 85,33 per ton, CIF Shanghai : US$ 93 per ton. Pembeli akan melakukan evaluasi tentang kesiapan alat angkut (kapal) dan asuransi jika dia akan membeli dengan sistem CIF. Penjual juga akan berhitung jika dia menjual dengan CIF, maka kesiapan dan ketersedian kapal, jasa bongkat muat dan asuransi harus sudah dipersiapakan terlebih dahulu.  Negosiasi antara penjual dan pembeli akan terjadi dalam menentukan harga sesuai dengan ketentuan incoterms yang dipilih. Kemampuan negosiasi dan kesiapan masing-masing pihak akan turut serta dalam menentukan  pemilihan incoterms.
Memang, Di dalam Ketentuan Incoterms 2010 telah dijelaskan bahwa Para penjual dan pembeli harus menyadari bahwa hukum setempat yang bersifat memaksa dapat mengesampingkan setiap aspek kontrak penjualan, termasuk ketentuan Incoterms yang dipilih.   Kebijakan sistem CIF dalam kegiatan ekspor yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan yang “memaksa”,   walaupun saat ini penerapannya hanya khusus untuk komoditas tertentu. Pembeli harus mengetahui hal ini pada saat melakukan transkasi dengan penjual (eksportir) dari Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Bob Kamandanu mengatakan sistem perdagangan tergantung perjanjian antara penjual dan pembeli. Eksportir Indonesia tidak bisa memaksakan sistem CIF jika pembeli menginginkan transaksi menggunakan sistem FOB (Kompas, 26 Juli 2013). Berdasarkan fakta saat ini, sekitar  90%  ekspor impor Indonesia diangkut dengan kapal berbendera asing (Faisal Basri, Kompasiana), kemampuan jasa asuransi dalam menutup kerugian masih diragukan, kesiapan SDM Ekspor Impor belum mencukupi,  para penjual belum siap dalam pengurusan dan pengaturan kapal serta siap dalam menanggung resiko. 
 Perubahan pencatatan dari FOB ke  sistem CIF adalah hanya berdampak positif pada statistik perdagangan, kenaikan itu bukan kinerja ekspor riil. Di seluruh dunia, Ekspor dicatat dengan menggunakan sistem FOB, lantaran uang dari pengiriman murni yang dianggap memberi pemasukan pada negeri (Sasmito,Merdeka Online). Kalau pemerintah bersikukuh menerapkan metode CIF mulai Agustus 2013 untuk data ekspor (lihat http://t.co/BuxP18akb), sudah barang tentu transaksi perdagangan luar negeri kita tahun 2012 dan 2013 serta merta akan surplus, yang nilainya kira-kira sama dengan nilai surplus versi BI. Sebatas mengubah metode pencatatan dari FOB menjadi CIF sama saja dengan membohongi diri sendiri (Faisal Basri, Kompasiana).

Berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku dalam dunia bisnis,  dan pendapat para ahli, Kebijakan ini diragukan efektifitasnya. Kebijakan ini dapat efektif dilaksanakan jika ketersediaan alat angkut (kapal) mencukupi , tariff /ongkos  pengangkutan (kapal) dari penjual dapat bersaing dengan kapal yang disediakan oleh pembeli, ketersediaan  dan kesiapan fasilitas bongkar muat (pelabuhan), kesiapan penjual dalam menanggung resiko (demurrage kapal) dan penyediaan kapal, pemahaman tentang perjanjian kapal, dan penyediaan kapal, Kesiapan SDM Ekspor Impor yang kompeten,kemampuan jasa asuransi, kesiapan cash flow dalam membayar ongkos-ongkos freight, jasa asuransi  dan jasa lainnya, adanya dukungan perbankan, regulasi perijinan ekspor dan kepabeanan, kesiapan pelaku usaha terkait transportasi (Freight Forwarder).
Kebijakan dalam meningkatkan daya saing , menekan biaya ekonomi tinggi, , dan membenahi sistem transportasi  adalah hal yang dapat meningkatkan ekspor (Faisal Basri, Kompasiana).  Kebijakan pencatatan sistem CIF hanya akan berdampak signifikan bagi para pengusaha kapal nasional, jasa asuransi, dan usaha jasa penunjang transportasi . Kebijakan ini adalah upaya strategis dalam mendorong usaha-usaha terkait jasa pengurusan ekspor, dan patut diapresiasi. Semoga kebijakan penerapan sistem CIF ini  dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor secara nyata.

Jakarta, 2 Agustus 2013

* Praktisi  logistik dan Pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia  PPEI) dan INFA INSTITUTE.


Minggu, 21 Juli 2013

KONGESTI DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK


MENGURAI BENANG KUSUT  DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Oleh: Antoni Tampubolon*

Kongesti (kemacetan) menuju dan ke Pelabuhan Tanjung Priok semakin parah dalam sejak minggu lalu (10-19Juli 2013) . Ketua APINDO , Bapak Sofyan Wanandi, mengklaim kerugian miliyaran rupiah dialami para pengusaha akibat  kemacetan tersebut .  Para Pengusaha Truck Trailer , melalui  pernyataan Ketua Asosiasi Angsuspel (Angkutan Khusus Pelabuhan), Gemilang Tarigan, yang dikutip dari berita  mengklaim kerugian akibat kemacetan tersebut sebesar Rp. 9 Miliar per hari.
Pertanyaan utama adalah apa penyebab kemacetan tersebut ?

Berdasarkan data statistik arus container yang keluar masuk di pelabuhan Tanjung Priok, mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu : Tahun 2011: 5.9 juta teus,  Tahun 2012: 6.4 Juta teus sedangkan Tahun 2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 26%, menjadi : 8 juta teus. Sedangkan, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok hanya mampu menampung 7 juta teus per tahun.  Jumlah arus container  yang masuk dan keluar sudah melebihi kapasitas pelabuhan Tanjung Priok saat ini.  Fakta ini didukung oleh tingkat isian lapangan penumpukan (YOR) sudah melebihi 100%.  Dampak yang terjadi akibat kelebihan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok adalah terjadi kongesti (kemacetan) di Pelabuhan Tanjung Priok , sesuai dengan pernyataan dari Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Irwan Ardi Hasman dikutip dari salah satu berita online.

Permasalahan lain penyebab kemacetan adalah waktu bongkar muat kapal (dwelling time) . Standar dwelling time yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 3 (hari), tetapi fakta yang terjadi  saat ini adalah : 8.7 hari. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa kecewa masalah waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time) belum terselesaikan, sehingga menyebabkan banyak kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok (dikutip dari berita online dari Republika). Akibat dari dwelling time yang lama adalah jumlah arus container yang keluar dari pelabuhan Tanjung Priok  tidak sebanding dengan kapasitas lapangan penumpukan yang tersedia.  Jumlah container yang menumpuk (tertahan) di pelabuhan Tanjung Priok semakin banyak. Semakin lama dwelling time maka semakin tinggi tingkat isian lapangan container (baca : Tingkat YOR), sehingga berdampak terhadap kongesti di pelabuhan Tanjung Priok.

Apa penyebab arus keluar peti kemas dari Tanjung Priok lambat ?
1.      Tingkat penyelesaian dokumen (clearance) surat perintah pengeluaran barang (SPBB) oleh instansi Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok masih rendah. Tingkat penyelesaian terhadap  peti kemas impor kategori  jalur merah di Jakarta Internasional Container Terminal dan Terminal Peti Kemas Koja yang sudah periksa fisik (bahandle) pada hari yang sama masih rendah, hanya : 18—22% dari total peti kemas yang diperiksa setiap hari. Pemilik barang harus menunggu 4 hari hingga mendapatkan SPPB. Kegiatan pemeriksa fisik dilokasi bahandle   memakan waktu 4-6 hari. Proses untuk mendapatkan petugas pemeriksa dan pencarian peti kemas yang di bahandle memakan waktu rata-rata-3-5 hari ( Bisnis Indonesia:  Laju Clearance Dokumen Masih Rendah). Total waktu yang dibutuhkan agar barang kategori jalur merah sejak barang tiba hingga  keluar rata-rata memakan waktu : 10-14 hari. Penyebab lamanya pengeluaran barang oleh Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tanjung Priok, B. Wijayanta, disebabkan karena tiga hal : satu: lamanya pengurusan perijanan larangan dan pembatasan (lartas) dari instansi terkait, kedua: pemeriksaan bea cukai yang masih lama untuk barang impor yang masuk jalur merah dan ketiga :  belum optimalnya pemanfaatan layanan 24 jam setiap hari dalam pengurusan ekspor dan impor
2.      Terbatasnya fasilitas lapangan behandle dan minimnya jumlah petugas pemeriksa yang disiapkan oleh Bea dan Cukai pelabuhan setempat, di tenggarai sebagai penyebab terlantarnya peti kemas impor tersebut. “Saat ini pelayanan behandle bisa memakan waktu lebih dari sepuluh hari, bahkan ada yang mengadukan hingga lebih 14 hari peti kemasnya yang masuk jalur merah belum juga di lakukan pemeriksaan fisik,” ujar Widijanto, Wakil Ketua bidang Kepabeanan dan Perdagangan Ekspor Impor Alfi DKI Jakarta, kepada Bisnis, hari ini, Senin (18/2/2013).
3.      Kapasitas jalan dan pelabuhan sudah tidak memadai lagi untuk menampung arus barang. Sementara itu, menjelang Lebaran terus terjadi peningkatan aktivitas bongkar muat kontainer, yakni dari rata-rata 4.500-5.000 truk menjadi sekitar 6.000 truk.
4.      Salah satu faktor yang membuat kemacetan semakin sering terjadi adalah pembangunan infrastruktur jalan raya yang saat ini berlangsung di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Arus keluar masuk di Terminal JICT, yang merupakan terminal peti kemas terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok, sepanjang periode Januari hingga Maret rata-rata sebanyak 320 truk per jam. Namun, ketika kemacetan terjadi di jalan-jalan sekitar pelabuhan, arus keluar masuk truk menurun signifikan menjadi  rata-rata 280 truk per jam.
5.      Kesiapan alat bongkar muat . Waktu penarikan juga dipengaruhi oleh kesiapan sarana rubber tyred gantry crane (RTGC)/reach stacker dan truk serta ketersediaan lahan di tempat pemeriksaan fisik (TPF), baik di TPS maupun tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT).
6.      Pemberlakuan e-ticketing untuk setiap truck yang masuk kepelabuhan, jika sudah habis masa berlakunya tidak boleh masuk pelabuhan (autogate system)
7.       Biaya penyimpanan container di Tanjung Priok murah.  Menteri Keuangan Chatib Basri menilai biaya penyimpanan barang di pelabuhan Tanjung Priok saat ini terlalu murah. Akibatnya, banyak importir yang menyimpan barang lebih lama dari kewajaran.  Biaya penyimpanan container : Rp. 22.500/hari.
  Penyebab-penyebab diatas diduga menjadi titik-titik sumber arus container dari pelabuhan Tanjung Priok tidak
 bisa keluar dengan lancar dari pelabuhan. Dampak dari kapasitas pelabuhan yang tidak memadai, dan arus
container yang keluar dari pelabuhan Tanjung Priok terhambat, adalah  sudah sampai menimbulkan  kongesti
kapal untuk sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Puluhan kapal antri sandar di pelabuhan Tanjung Priok (Bisnis
Indonesia, 18 Juli 2013).

  Pemerintah telah melakukan beberapa tindakan/solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut yaitu: Memindahkan 4.000 peti kemas yang telah SPPB, keluar dari pelabuhan Tanjung Priok, Pemberdayaan areal penumpukan peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok  (solusi jangka pendek), Pembangunan Kali baru (New Tanjung Priok Port) dengan penambahan kapasitas 4.5juta Teus, diharapkan beroperasi tahun 2014 (solusi jangka panjang).
  Berdasarkan uraian tentang penyebab kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok (baca: kemacetan) tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut :
Penyebab kongesti dibagi tiga :
1.      Arus keluar peti kemas  dari pelabuhan Tanjung Priok (out port process )
2.      Kapasitas pelabuhan Tanjung Priok (on port process )
3.      Arus masuk dan keluar peti kemas ( kegiatan ekspor impor) tinggi  (in port process)

Dalam mengurai kongesti  tersebut, pemerintah dan para stakeholder di pelabuhan harus duduk bersama-sama dalam memecahkan masalah tersebut dengan memberikan solusi jangka pendek, menengah dan jang jangka panjang, tanpa saling menyalahkan atau menuding pihak lain sebagai penyebab masalah tersebut. Jika tidak, kongesti di pelabuhan Tanjung Priok akan semakin parah .


Jakarta, 22 Juli 2013

* Praktisi  logistik dan Pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia  PPEI) dan INFA INSTITUTE.

Kamis, 30 Mei 2013

IMPOR ITU MUDAH ?


IMPOR ITU MUDAH ?

Impor adalah kegiatan memasukkan barang  ke dalam daearah pabean. Pada umumnya, masyarakat menilai bahwa proses impor barang sangat rumit dan sulit. Oleh karena itu, penulis menguraikan tahapan impor, sehingga para pembaca dapat mempunyai gambaran singkat tentang proses impor barang . Penulis berharap bahwa dengan membaca tulisan ini, maka para pembaca dapat menyatakan bahwa kegiatan mengimpor barang tersebut adalah mudah.

Kegiatan yang dilakukan dalam mengimpor barang adalah sebagai berikut :

1.      Menentukan jenis barang dan negara asal barang yang akan diimpor
Sebelum mengimpor barang, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah  HS Code . (Kodifikasi barang yang tercantum dalam  BTKI 2012 - (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). 
Menentukan HS code dengan tepat akan dapat :
- menghitung biaya-bea masuk, PPN dan PPH
- menghindari  permasalahan  pengeluaran barang di Bea dan Cukai (Custom process)
- dapat mengurus aspek perijinan impor barang  tersebut sebelum importasi barang

2.      Menentukan cara penyerahan barang (negoisasi dengan seller)- Incoterms.
Cara penyerahan barang terkait dengan tugas dan tanggung jawab importir dalam pengurusan barang, biaya-biaya apa saja yang akan ditanggung oleh importir pada saat mengimpor barang dan resiko yang harus ditanggung oleh importir.
Contoh : Transaksi impor adalah dengan pembelian FOB Shanghai, China,  artinya: Importir wajib untuk mengurus barang dari  sejak barang termuat diatas kapal di pelabuhan Shanghai, China,  mengurus pengangkutan, membayar Bea masuk, PPN dan PPH, mengurus pengeluaran barang di pelabuhan bongkar, hingga mengantar barang ke tempat /gudang importir.


3.      Menentukan cara pembayaran impor
Cara pembayaran impor dapat dilakukan baik dengan Non LC ( cash in advance payment, open account, documentary collectionMaupun dengan  documentary credit- LC ( Red Clause, Sight LC, usance)


4.      Mengurus Perijinan Impor
a.       Perijinan pokok, terdiri dari :
- Legalitas perusahaan : PT, CV
- API (Angka Pengenal Impor): API-U atau API-P
- NIK (Nomor Induk Kepabeanan)
             b. Perijinan khusus, yaitu : perijinan terkait dengan jenis barang yang akan diimpor.
     - Impor buah-buahan : Perusahaan harus mengurus perijinan : IP-Hortikultura (Importir  Produsen) atau sebagai IT-Hortikulutra (Importir Terdaftar).
     Perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu dalam mendapatkan IP Hortikulura   atau IT-Hortikultura sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu : Permendag No. 16 Tahun 2013, tentang ketentuan impor produk hortikultura.

5.       Menentukan freight forwarder atau transporter yang akan mengurus barang
Importir harus tepat dalam memilih siapa pihak yang akan mengurus barang impor. Kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab  importir yang akan diserahkan kepada pihak freight forwarder atau transporter  tergantung dari  deal awal dengan seller (baca : cara penyerahan barang- lihat poin 2)

6.      Menentukan jadwal pengiriman barang (importasi barang)
Jadwal pengiriman barang adalah salah satu factor kritis yang harus diperhatikan oleh importir. Importir sudah harus mengetahui berapa lama perjalanan barang (transit time) dari sejak barang dimuat dipelabuhan tujuan hingga barang tiba dipelabuhan tujuan, berapa lama waktu proses pengeluaran barang ( proses di Bea dan Cukai), hingga barang bisa tiba di tempat gudang importir.   Jangan sampai, pada saat barang impor dibutuhkan barang ternyata belum selesai proses dib ea dan cukai (custom process). Barang terhambat karena adanya perijinan khusus yang belum dilengkapi.  Menentukan jadwal pengiriman sebaiknya melakukan konsultasi dengan pihak freight forwarder yang akan ditunjuk.

7.      Melakukan kegiatan importasi barang
Kegiatan importasi barang ini diserahkan kepada Freightforwarder yang ditunjuk oleh importir, kegiatan ini sangat dipengaruhi tipe tranksasi yang disepakati antara seller dengan buyer (importir)-baca Incoterms.
Kegiatan importasi barang seperti :
 a. Mengurus pengangkutan barang
 b. Mengurus pengambilan dokumen impor
Dokumen impor adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengeluaran barang, seperti : Packing List, Invoice, B/L, Sertifikat Asuransi, COO.
Pengambilan dokumen asli impor tergantung dari cara pembayaran,, jika melakukan pembayaran dengan LC (Letter of Credit); maka proses pengambilan barang harus dilakukan kepada bank issuing bank pada saat pembukaan L/C. syarat pengambilan dokumen impor tergantung dari jenis L/C yang dibuka pada saat impor barang. Kemudian,setelah dokumen asli telah diambil, maka importir akan menyerahkan dokumen asli tersebut kepada freight forwarder atau PPJK yang ditunjuk dalam melakukan proses pengeluaran barang.  Dokumen yang perlu diurus adalah pengambilan DO Impor kepada pelayaran  atau penerbangan dengan menyerahkan Bill of Lading Asli/Airway Bill asli

c.       Melakukan proses pengeluaran barang (custom clearance process)
Proses pengeluaran barang adalah kegiatan dalam mengeluarkan barang dari pelabuhan tujuan dengan melakukan proses kepabeanan terlebih dahulu. Proses kepabeanan seperti: membuat dokumen impor (PIB), membayar bea-bea masuk , PPN dan PPH, proses penjaluran barang (merah, kuning, hijau) hingga melakukan fiat keluar ke petugas bead an cukai hingga penarikan barang.  Proses pengeluaran barang ini akan dilakukan oleh Pihak Freightforwarder atau PPJK (Pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan)

d.      Melakukan pengiriman barang ke tempat/gudang importir
Setalah barang yang diimpor sudah selesai  proses pengeluaran barang, maka pihak Pihak Freightforwarder atau PPJK (Pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan) akan mempersiapkan armada truck nya untuk mengirimkan barang tersebut ke tempat/gudang importir. Penting dipersiapkan adalah: kesiapan alat-alat bongkar atau tenaga bongkar pada saat barang sudah tiba di tempat/gudang importir. Jangan sampai, barang sudah sampai, namun barang tidak bisa bongkar karena ketidaksiapan alat bongkar.

Bagaimana setelah membaca tulisan ini, saya yakin Anda dapat  lancar dan mudah dalam mengimpor barang dari negara manapun. Selamat mencoba.


Jakarta, 30 Mei 2013.

Antoni Tampubolon

Senin, 03 Desember 2012

SEJARAH KEPABEANAN INDONESIA


Sejarah Kepabeanan Indonesia
Oleh : Antoni Tampubolon

Kepabeanan dalam bahasa  Inggris adalah Customs, dan dalam Bahasa Perancis adalah Douane. Aparat pemerintah pelaksana kepabeanan di Indoenesia disebut dengan pejabat/petugas bea dan cukai.  Pemungutan bea masuk dan bea keluar  Indonesia mulai pada tahun 1 Oktober 1960, pada saat aparat bea dan cukai dikenal dengan nama Douane, pada zaman kekuasan J.P . Coen mulai memungut bea masuk dan bea keluar.

Pada tahun 1818 dengan staatblad 1818 no.58, Pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan tarif kolonial di Jawa dan Madura atas semua barang yang dimasukkan dan dikeluarkan. Undang-undang Tarif Kolonial diganti dengan undang-undang tarif tahun 1865 staatsblad 1865 no.99, kemudian diganti dengan undang-undang tarif tahun 1873.

Pada tanggal 26 Januari 1953 diselenggarakan pembukaan atau inaugural Session of CCC ( Custom Co-operation Council)  oleh 17 negara di Eropa. CCC adalah salah satu komite dalam kepabeanan Eropa (European Custom Union) yang dibentuk dari hasil pertemuan  Comitte for European Economic Co-operation tanggal 12 September 1947. Pada tanggal 26 Januari 1983 ditetapkan sebagai Hari Kepabeanan Internasional ( International Customs Day).  Hari HPI (Hari Kepabeanan Internasional) ke-61 jatuh pada tanggal 26 Januari 2013.

Berikut ini adalah sejarah lengkap kepabeanan Indonesia:

1 Januari 1874
Undang-undang Tarif Indonesia ( Indische Tarriefwet)  tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No 351 tetapi baru berlaku
 pada tanggal 1 Januari 1874. buku atau daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia

1882
Ordonansi Bea (Bepalingen Op De Heffing En verzekering Der in En Vitvoerregten-Staatblad 1882 No.240)
1910
Ordonansi Tarif  (Tarief Ordonnantie-Staatblad 1910 N0.628 Jo Sttatsblad 1934 No.471)
1 Januari 1934
Klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934

1949
Ordonansi Bea Keluar, Staatsblad N0.39
1957
Ordonasi 1957 N0.30, Cabut Ordonansi  1949 Staatsblad No.39
31 Januari 1973
BTN (Brussels Tarief Nomenclature), yang berlaku sejak 31 Januari 1973


1 Januari 1980
(Customs Cooperation Council Nomenclature)
1 April 1985
(Customs Cooperation Council Nomenclature)
1989
HS pertama sekali digunakan oleh Indonesia
1992
Amandamen HS ke-1 (diimplementasikan tahun 1994) à BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia)  1994
1993
Indonesia menjadi contracting party konvensi HS
1996
Amandamen HS ke-2 ( diimplementasikan tahun 1996)
BTBMI 1996
  1 April 1996
UU No.10 Tahun 1995  Kepabeanan Indonesia
2002
Amandamen HS ke-3 ( diimplementasikan tahun 2003)
BTBMI 2003
2003
Pengenalan Asean Harmonised  Tariff  Nomenkelatur (AHTN) berdasarkan HS 2002 (diimplementasikan tahun 2004)
BTBMI 2004
15 Nopember 2006
UU n0.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995  Kepabeanan Indonesia
2007
Amandamen HS ke-4 dan revisi AHTN ke-1 (diimplemtasikan tahun 2007)
BTBMI 2007
2011
Amandamen HS ke-5 dan revisi AHTN ke-2 (diimplemtasikan 1 Januari tahun 2012)
BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2012

@TB2012  
Diolah dari berbagai sumber.

Jumat, 30 November 2012

10 PERMASALAHAN TENTANG BILL OF LADING


                                                         Oleh : Antoni Tampubolon



Bill of lading adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengangkut (carrier) dan atau freight forwarder kepada sipengirim barang (shipper) pada saat mengangkut barang.

Ada 3 (tiga) fungis dari Bill of Lading :
1. Sebagai tanda bukti penerimaan barang oleh pengangkut untuk diangkut,
     yaitu: nama si pengirim tertera dalam kolom shipper.
2. Kontrak Pengangkutan, antara carrier , shipper dan consignee, dikenal dengan perjanjian unilateral
     Perjanjian pengangkutan hanya ditanda tangani oleh pihak pengangkut saja.
3. Bukti kepemilikan barang ( orang yang memegang B/L adalah pemilik barang)
    yaitu : nama si penerima barang tertera dalam kolom consignee.
  

Terdapat 10 (Sepuluh) permasalahan tentang Bill of Lading yang sering muncul, yaitu :
1. b/l yang sudah diambil shipper/customer hilang dan minta ganti ke
shipping line
2. data b/l tidak sama dengan l/c
3. backdate tanggal b/l
4. pemalsuan b/l oleh cnee (kasus inbound)
5. b/l rusak karena suatu hal
6. b/l sudah release, tapi dibalikin oleh shipper/customer ke shipping
line karena ada yang salah
7. b/l tidak diambil2 oleh shipper
8. alih tujuan container sedangkan b/l sudah release
9. data submit ke customs, beda dengan data b/l yang release
10. split b/l

@tb2012

Minggu, 19 Agustus 2012

BIAYA IMPOR DENGAN TERM CIF


ANALISA BIAYA PENGURUSAN  IMPOR FCL DENGAN TERM CIF DI  JAKARTA
Oleh : Antoni Tampubolon*


Biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan impor FCL, dengan pembelian barang dengan terms CIF  adalah :
1.       Doc Fee  dan THC : Biaya yang dibayarkan kepada pelayaran , sering disebut dengan biaya tebus DO.      Komponen terdiri dari : Biaya  THC, Doc Fee.
2.      Local Charges : Biaya yang dibayarkan kepada pihak Pelindo (otoritas di pelabuhan), sering disebut biaya penumpukan dan lift on. Komponen terdiri dari :  penumpukan dan pergerakan container (lift on)
3.      Jasa pengurusan Custom Clearance (Sering disebut biaya custom clearance).
      termasuk : fiat keluar dan EDI Fee , jasa pengurusan custom clearance.
4.      Biaya Trucking (Jakarta Area). Gol III.
      asumsi dalam kota Jakarta.
5.      Biaya penuruan peti kemas di depo  ( Lift off).

Perhitungan biaya impor FCL di Jakarta adalah sebagai berikut :
                                           20ft                                               40Ft
a. Doc Fee &THC     :      Rp.1.002.500                            Rp. 1.477.500
b. Local Charges            : Rp. 470.000                             Rp.   820.000
c. Custom Clearance      : Rp. 600.000                             Rp.    700.000           
d. Trucking                     : Rp. 1.300.000                          Rp. 1.800.000
e. Lift off                         :Rp.    150.000                          Rp.   300.000
    Total                            : Rp. 3.522.500                        Rp. 5.097.500         

Kesimpulan :
Biaya pengurusan impor FCL dari  pelabuhan (CY) Tg.Priok hingga door di wilayah Jakarta adalah sebesar :
peti kemas 20’  :  Rp. 3.522.500/cntr    è  Kurang lebih : Rp. 3.500.000
peti kemas 40  :  Rp. 5.097.500/cntr    è  Kurang lebih :  Rp. 5.000.000

Asumsi :
Scope service adalah  CY  to door.               
FCL : status peti kemas dengan kiriman impor barang  peti kemas ukuran 20’ dan 40’
Status barang : jalur hijau (Green Line), hanya pemeriksaan dokumen.
Tarif   THC and Doc Fee adalah berdasarkan SK Menhub Nom.302/3/18 PHB 2008  tanggal : 21 Oktober 2008.
Tarif  local charges berdasarkan : perhitungan nota penumpukan  dan gerakan di JICT dan TPK Koja, dengan masa penumpukan 7 hari.
Tarif  Trucking Gol 3 berdasarkan  tariff  ORGANDA dgn nomor : SKEP 002/DPU-AKP/2008 tgl. 9 Juni 2008.
 Kurs 1USD = Rp.9500
Biaya diatas  tidak termasuk bea masuk,PPN dan PPH.