Senin, 12 Agustus 2013

EXW - INCOTERMS 2010

SERI 1- INCOTERMS 2010
EXW -  EX WORK
Oleh : Antoni Tampubolon*


a.       Definisi EXW
EXW adalah  singkatan dari EX WORKS. EXW merupakan syarat penyerahan barang (term of delivery) yang pertama dari 11 Istilah dalam Incoterms 2010.
EXW didefinisikan :  syarat penyerahan barang dimana penjual (seller)  menyerahkan barang kepada pembeli (buyer)  atas pengaturan pembeli ( at the buyer disposal) di tempat penjual (seller premises) atau tempat lain yang disebutkan (seperti: pabrik, gudang, bengkel , dan lain-lain). Penjual tidak perlu memuat barang ke kendaraan pengangkut (contoh: truck) dan juga tidak perlu mengurus perizinan ekspor .

Berdasarkan definisi tersebut, ada 3 (tiga) hal kritis yang perlu diketahui :
1.      Tempat atau lokasi penyerahan barang adalah atas pengaturan pembeli (buyer disposal). Pembelilah yang menentukan titik dimana tempat atau lokasi barang akan diserahkan. Pembeli wajib menyebutkan tempat penyerahan barang secara jelas (named place of delivery). Contoh : EXW ( PT. ABC, Kawasan MM 2100, Jakarta) Incoterms 2010.
2.      Tempat atau lokasi penyerahan barang adalah di tempat penjual (seller premises) atau tempat lain yang disebutkan. Penyerahan barang tidak selalu dari tempat penjual tetapi bisa disuatu tempat yang ditentukan oleh pembeli. Contoh: Penjual adalah berlokasi di Kawasan MM2100, Bekasi. Kesepakatan dengan pembeli adalah EXW Gudang X di Tanjung Priok. Penjual wajib membawa barang tersebut ke tempat yang ditunjuk oleh pembeli yaitu :  Gudang X di Tanjung Priok.
3.      Kewajiban minimum bagi penjual. Penjual hanya mempersiapkan barang agar siap untuk ekspor.  Penjual tidak bertanggungjawab memuat barang ke kendaraan pengangkut yang datang ke tempat penjual atau tempat lain yang ditunjuk. Jika penjual melakukan pemuatan barang, ia melakukan atas biaya dan resiko pembeli. Perijinan ekspor adalah menjadi tanggungjawab si pembeli. Si pembeli wajib memiliki perijinan ekspor atau menunjuk agen di tempat penjual yang telah memiliki perijinan ekspor.

b.      Petunjuk Penulisan
Petunjuk penulisan untuk EXW adalah :
1.      Tulis EXW
2.      Tentukan titik penyerahan barang (tempat pengantaran barang) , contoh : PT. ABC , KawasanMM2100, Bekasi)
3.      Tulis Incoterms yang disepakati. (Incoterms 2010)

                   Penulisan  yang lengkap dan benar menjadi :
       EXW ( PT. ABC, Kawasan MM 2100, Jakarta) Incoterms 2010


c.       Pembagian Tanggungjawab (flowchart of responsibility), Biaya dan Resiko

1.      Tabel Tanggungjawab  EXW

No.
Jenis Pekerjaan/Kegiatan
Tanggungjawab
Penjual
Pembeli
1.
Membuat kemasan barang (export packaging)
YES
NO
2.
Membuat marking and labeling
YES
NO
3.
Memuat barang di tempat penjual/tempat lain
NO
YES
4.
Mengurus perijinan ekspor (export lisences)
NO
YES
5.
Mengurus Kepabeanan Ekspor(export custom clearance)
NO
YES
6.
Mengurus pengiriman barang  dari tempat penjual/tempat lain ke pelabuhan muat (inland freight)
NO
YES
7.
Membayar biaya-biaya di pelabuhan (lift off&storage)-terminal charges
NO
YES
8.
Membayar biaya pemuatan barang ke kapal (loading on vessel/THC)
NO
YES
9.
Mengurus pengapalan (Ocean/Air Freight)-Main Carrier
NO
YES
10.
Membayar jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarder fee)
NO
YES
11.
Mengurus asuransi (Marine cargo Insurance)
Tidak Ada Kewajiban
12.
Membayar biaya bongkar dipelabuhan tujuan (Unloading Charges)
NO
YES
13.
Membayar biaya dipelabuhan tujuan (lift on&storages)- Destination Terminal Charges
NO
YES
14.
Mengurus kepabeanan impor (import custom clearance)
NO
YES
15.
Membayar bea masuk, PPN dan Pph (Import Duties)
NO
YES
16.
Mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan ke tempat bongkar (delivery to destinantion)
NO
YES
17.
Membongkar barang di tempat bongkar ( Carrier Unloading)
NO
YES



2.      Tabel Pembagian Biaya EXW

No.
Jenis Biaya
Dibayar Oleh
Penjual
Pembeli
1.
Biaya Kemasan (export packaging cost)
YES
NO
2.
marking and labeling
YES
NO
3.
Biaya Buruh/Alat mekanis untuk memuat
NO
YES
4.
Biaya  perijinan ekspor (export lisences)
NO
YES
5.
EDI Fee & Custom Clearance Ekspor Fee
NO
YES
6.
Biaya Trucking (inland freight)
NO
YES
7.
 lift off&storage-terminal charges
NO
YES
8.
Biaya THC
NO
YES
9.
Ocean/Air Freight)-Main Carrier (Freight Collect)
NO
YES
10.
Freight Forwarder fee
NO
YES
11
Biaya Asuransi Barang (Marine Cargo)
Diserahkan ke penjual/Pembeli
12.
THC di Pelabuhan Tujuan
NO
YES
13.
lift on&storages)- Destination Terminal Charges
NO
YES
14.
EDI Fee dan import custom clearance fee
NO
YES
15.
Bea masuk, PPN dan Pph (Import Duties)
NO
YES
16.
Biaya Trucking barang dari pelabuhan ke tempat bongkar (delivery to destinantion)
NO
YES
17.
Biaya Bongkar barang di tempat bongkar ( Carrier Unloading)
NO
YES

3.      Peralihan Resiko (Transfer of Risk)
Peralihan resiko dari penjual dan pembeli terjadi pada saat barang telah diantarkan ke tempat yang telah ditunjuk oleh pembeli pada tanggal yang disepakati atau dalam periode yang telah disepakati. Jika pembeli tidak memuat barang  ke kendaaraan pengangkut , maka penjual tidak menanggung resiko lagi.

Contoh :
PT.ABC sepakat menjual barang jagung ke Cargil,Ltd dengan term : EXW Gudang X di Tanjung Priok sebanyak 100 ton. Periode Pengiriman barang ke gudang paling lambat : 12 Agustus 2013. Pengiriman jagung ke Gudang X oleh PT.ABC menggunakan 5 Truck Tronton kapasitas 20 Ton.  Pada tanggal 12 Agustus 2013, semua truck sudah tiba, 2 truck telah selesai dibongkar pada tanggal 12 Agustus 2013, tetapi 3 truck lagi dibongkar besok harinya, tanggal 13 Agustus 2013. Besok paginya, ternyata 3 truck berisi 60 ton jagung tersebut dirampok dan dijarah oleh Bandit Tanjung Priok. Apakah PT.ABC bertanggungjawab atas kehilangan 60 Ton Jagung Tersebut ?
Jawab:
Resiko kehilangan 60 ton jagung adalah di Cargil, LTd.
 Sesuai dengan Kesepakatan antara PT.ABC dan Cargil, LTd, jagung diserahterimakan EXW Gudang X di Tanjung Priok. Fakta: PT.ABC telah melaksanakan kewajiban mengirimkan barang sesuai dengan tanggal yang disepakati, namun 60 ton jagung yang belum dibongkar menjadi tanggungjawab Cargil ,Ltd.


d.      TIPS - TIPS 

Tips buat Penjual
Syarat penyerahan barang dengan EXW Incoterms 2010 adalah resiko paling kecil dari sisi penjual. Penjual harus sudah menetapkan keuntungan tertentu pada saat menjual barang dengan terms ini karena pembeli tentunya sudah dapat lebih mudah menghitung berapa besar
biaya produksi barang. Kekuatan negosiasi penjual lemah dengan pembeli karena sturktur biaya sudah penjual ketahui.

Tips buat Pembeli
Pembeli mempunyai resiko paling besar dengan syarat penyerahan barang ini.

Pembeli harus sudah memiliki perwakilan atau kantor cabang  atau agent di tempat penjual yang akan ditunjuk untuk mengurus segala sesuatu tentang pengiriman barang. Pembeli harus mempunyai modal yang kuat dan pengetahuan yang kuat tentang situasi dan kondisi negara penjual. Keuntungannya: Pembeli memiliki kekuatan negosiasi yang tinggi dengan penjual. Pembeli akan mendapatkan untung yang besar  dalam berdagang ketika transaksi dengan term EXW ini dapat terlaksana dengan baik

* Praktisi  logistik dan Pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia  (PPEI) dan INFA INSTITUTE.

Minggu, 11 Agustus 2013

INCOTERMS 2010

APA ITU  INCOTERMS ?
Oleh : Antoni Tampubolon*


INCOTERMS adalah singkatan dari  International Commercial Terms.

INCOTERMS adalah seperangkat peraturan perdagangan (trade term) tentang pengertian syarat penyerahan barang  (term of delivery) yang mencerminkan praktik bisnis ke bisnis dalam kontrak penjualan barang (sales contract). Istilah-istilah  Incoterms terdiri dari seperangkat tiga huruf (three letter code). Istilah-Istilah Incoterms biasanya terdapat dalam kontrak jual beli (sales contracts), namun tidak ada keharusan dalam menggunakan istilah Incoterms dalam transaksi jual beli. Penggunaan Istilah –Istilah Incoterms merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli. Ketika penjual dan pembeli sepakat dalam menggunakan istilah Incoterms dalam transaksi jual beli maka mereka akan tundak pada ketentuan Incoterms yang berlaku.

Incoterms disusun oleh ICC (International Chamber of Commerce) atau sering disebut dengan Kadin Internasional. Incoterms  diterbitkan pertama kali pada tahun 1936, kemudian mengalami revisi sebanyak tujuh kali, yaitu : Tahun 1953, 1967, 1980, 1990, 2000  hingga Incoterms yang terbaru yaitu: INCOTERMS  2010.  Incoterms 2010 diberlakukan  sejak 1 Januari 2011.  Revisi Incoterms dilakukan dalam rangka menyesuaikan perkembangan praktek bisnis terkini, seperti: perubahan dalam moda transportasi, peningkatan teknologi informasi dan permasalahan keamaanan (security).

Incoterms 2010 terdiri dari 11 (sebelas)  istilah (terms) yang dibagi dalam 2 (dua) kelas, yaitu :
Kelas 1 : Ketentuan untuk setiap moda atau beberapa moda transportasi :
1.      EXW (Ex Works)
2.      FCA (Free Carrier)
3.      CPT (Carriage Paid To)
4.      CIP (Carriage and Insurance Paid To)
5.      DAT (Delivered at Terminal)
6.      DAP (Delivered at Place)
7.      DDP (Delivered Duty Paid To)

Kelas 2 : Ketentuan untuk moda transportasi laut dan perairan sungai & danau
8.      FAS (Free Alongside Ship)
9.      FOB (Free on Board)
10.  CFR (Cost and Freight)
11.  CIF (Cost Insurance and Freight)

Dalam Incoterms 2010 terdapat 2 (dua) istilah baru, yaitu : DAT, DAP.
Istilah DEQ, DES, DAF dan DDU dalam Incoterms 2000 dihapus dan digantikan dengan dua istilah baru yaitu : DAT (Delivered at Terminal)  dan DAP (Delivered at Places).
Penggunaan Incoterms 2010 berlaku bukan hanya untuk perdagangan secara Internasional tetapi juga dapat diterapkan dalam perdagangan domestik (lokal).

Kenapa Incoterms begitu penting diketahui dan dipelajari ?
Pengetahuan Incoterm wajib diketahui oleh : para eksportir, importir, freight forwarder&logistics, carrier, procurement, regulator, asuransi, maupun perbankan . Pengetahuan  Incoterms menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban, biaya-biaya yang ditanggung dan titik peralihan resiko. Pemahaman Incoterms ini dapat mengurangi resiko perselisihan bisnis dalam berdagang , menghindarkan terhadap kesalahan dalam perhitungan biaya-biaya, dan menghindarkan terhadap kelalaian kewajiban dalam transaksi jual-beli.

Contoh :  Ekspotir UKM “X” dari Bandung  mendapat pesanan 1.000 pasang sepatu  bola   dari Klub Sepak Bola  Real Madrid, Spanyol dengan transaksi DAT Valencia, Spanyol. Ekspotir tersebut harus mengetahui tentang istilah DAT Incoterms 2010  . Pemahaman  istilah DAT tersebut maka Eksportir  akan mampu menghitung biaya-biaya apa saja yang menjadi tanggungjawabnya, apa saja yang harus diurus dan resiko sejak kapan dan dimana. Eksportir tersebut akan dapat menghitung  harga dengan tepat dan benar.



* Praktisi  logistik dan Pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia  (PPEI) dan INFA INSTITUTE.

Kamis, 01 Agustus 2013

PENERAPAN SISTEM CIF

Efektifitas Penerapan Sistem CIF Dalam Kegiatan Ekspor
Oleh : Antoni Tampubolon*

Kementerian Perdagangan menargetkan mekanisme pencatatan ekspor dengan metode Cost, Insurance and Freight (CIF) diterapkan mulai 1 Agustus 2013 (Kompas, 26 Juli 2013). Pencatatan ekspor saat ini adalah dengan menggunakan metode Free on Board (FOB). Perubahan pencatatan ekspor dari FOB ke CIF dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan devisa negara. Tujuan ini tertuang dalam nota kesepahaman antara pemerintah, yang diwakili Kementerian Perdagangan dengan 7 organisasi pelaku usaha, yang ditanda tangani pada tanggal: 27 Februari 2013.
 Selama Januari-Mei 2013, defisit perdagangan tercatat US$ 2.53 miliar akibat nilai ekspor hanya sebesar US$ 76.25 miliar, sedangkan nilai impor tercatat US$ 78.78 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan yang ada pada kuratal I/2013 tercatat US$ 5.3 miliar. Penerapan pencatatan ekspor dengan CIF ini diyakini  oleh Menteri Perdagangan, Bapak Gita, akan menambah nilai ekspor : US$ 5 Miliar- US$ 10 miliar hingga akhir tahun sehingga dapat menutup defisit dagang yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Penerapan sistem CIF, untuk tahap awal, dalam skala kecil atau terbatas pada komoditas tertentu, seperti ekspor minyak sawit (CPO), kakao , karet dan batu bara (Kompas, 26 Juli 2013).
Kebijakan yang akan diterapkan ini patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Namun, Ada  hal yang perlu dikritisi terhadap kebijakan penerapan sistem CIF dalam kegiatan ekspor, yaitu : Efektifkah kebijakan ini dalam meningkatkan penerimaan devisa negara ? Apakah kebijakan ini dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor ?

a.       Pengertian Sistem FOB dan  CIF
FOB dan CIF adalah bagian dari 11 jenis syarat penyerahan barang yang diatur dalam Buku Incoterms 2010. Berdasarkan Buku Incoterms 2010 yang diterbitkan oleh ICC (International Chamber of Commerce),
Pengertian FOB (Free On Board) adalah penjual mengantarkan barang diatas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang disebutkan atau mengadakan barang yang diantarkan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih ketika barang berada diatas kapal, dan pembeli menanggung semua biaya sejak saat itu dan seterusnya.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan :
1.      Tanggungjawab dari pada penjual (eksportir) adalah mengantarkan barang sejak dari pabrik/gudang penjual hingga ke atas kapal (on board) di pelabuhan muat  yang disebutkan.
Kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penjual adalah :
a.       Menyediakan barang dan commercial invoice sesuai dengan kontrak penjual
b.      Mengurus pengemasan barang standar ekspor (export packaging)
c.       Mengurus perijinan ekspor, izin keamanan dan prosedur kepabeanan ekspor (custom clearance)
Tanggungjawab pengurusan kapal dan asuransi barang adalah tanggungjawab pembeli.
2.      Resiko : Peralihan resiko antara penjual dan pembeli (transfer of risk) terjadi di atas kapal dipelabuhan muat
3.      Biaya: Penjual wajib mengeluarkan biaya-biaya mengurusi sesuai dengan tanggungjawabnya  dari sejak barang dikemas, barang dimuat dipabrik/gudang hingga termuat diatas kapal di pelabuhan muat.
Contoh :  Penjualan batu bara dengan term FOB Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Pengertian CIF (Cost, Insurance and Freight) adalah penjual mengantarkan barang diatas kapal atau mengadakan yang sudah tersedia untuk diantarkan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang beralih saat barang diatas kapal. Penjual wajib melakukan kontrak dan membayar biaya dan freight yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Penjual juga melakukan kontrak penutupan asuransi terhadap resiko kehilangan atau kerusakan dari pembeli pada barang selama pengangkutan.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :
1.      Tanggungjawab dari pada penjual (eksportir) adalah mengantarkan barang sejak dari pabrik/gudang penjual hingga ke atas kapal (on board) di pelabuhan muat yang disebutkan, namun penjual wajib mengurusi pengapalan barang hingga ke pelabuhan tujuan yang disebutkan  dan menutup asuransi.

Kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penjual adalah :
a.       Menyediakan barang dan commercial invoice sesuai dengan kontrak penjual
b.      Mengurus pengemasan barang standar ekspor (export packaging)
c.       Mengurus perijinan ekspor, izin keamanan dan prosedur kepabeanan ekspor (custom clearance)
d.      Mengurus pengapalan barang (contracts of carriage)
e.       Menutup asuransi barang (marine cargo insurance)
2.      Resiko : Peralihan resiko antara penjual dan pembeli (transfer of risk) terjadi di atas kapal dipelabuhan muat
3.      Biaya: Penjual wajib mengeluarkan biaya-biaya mengurusi sesuai dengan tanggungjawabnya (point 1), dari sejak barang dikemas, barang dimuat dipabrik/gudang hingga diangkut ke pelabuhan tujuan.
Contoh :  Penjualan batu bara dengan term CIF Shanghai,China.

Sesuai dengan tanggungjawab, resiko dan biaya dari penjual, beberapa permasalahan yang akan dihadapi penjual (eksportir) adalah  ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang ekspor-impor (SDM  Ekspor Impor Problem) , memiliki sumber dana yang cukup dalam menutupi seluruh biaya yang menjadi tanggungjawabnya (financial problem), standarisasi kemasan, , pengurusan perijinan ekspor dan proses kepabeanan, ketersediaan alat dan tarif angkutan (kapal) , kesiapan  pelaku usaha penunjang transportasi  (Freight Forwarder, Perusahaan bongkar muat, keagenan kapal, dan lain-lain), fasilitas pelabuhan ,  dan kemampuan perusahaan asuransi dalam menutup nilai ekspor.

b.      Efektifitas Kebijakan Sistem CIF
Penjual dan Pembeli mempunyai kebebasan di dalam melakukan kontrak. Penjual dan Pembeli bebas menentukan syarat-syarat penyerahan barang (term of delivery), apakah dengan sistem Ex.Work, FOB , CIF atau jenis syarat penyerahan barang lainnya dalam melakukan kontrak penjualan. Masing-masing pihak akan melakukan pertimbangan dan penilaian dalam menentukan kesepakatan jenis Incoterms yang dipilih. Pembeli akan menghitung dan menilai  harga jual yang ditawarkan oleh si pembeli berdasarkan syarat penyerahan barang yang dibeli (daya saing barang).  Contoh : Harga jual Batu Bara dengan FOB Vessel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah : US$. 85,33 per ton, CIF Shanghai : US$ 93 per ton. Pembeli akan melakukan evaluasi tentang kesiapan alat angkut (kapal) dan asuransi jika dia akan membeli dengan sistem CIF. Penjual juga akan berhitung jika dia menjual dengan CIF, maka kesiapan dan ketersedian kapal, jasa bongkat muat dan asuransi harus sudah dipersiapakan terlebih dahulu.  Negosiasi antara penjual dan pembeli akan terjadi dalam menentukan harga sesuai dengan ketentuan incoterms yang dipilih. Kemampuan negosiasi dan kesiapan masing-masing pihak akan turut serta dalam menentukan  pemilihan incoterms.
Memang, Di dalam Ketentuan Incoterms 2010 telah dijelaskan bahwa Para penjual dan pembeli harus menyadari bahwa hukum setempat yang bersifat memaksa dapat mengesampingkan setiap aspek kontrak penjualan, termasuk ketentuan Incoterms yang dipilih.   Kebijakan sistem CIF dalam kegiatan ekspor yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan yang “memaksa”,   walaupun saat ini penerapannya hanya khusus untuk komoditas tertentu. Pembeli harus mengetahui hal ini pada saat melakukan transkasi dengan penjual (eksportir) dari Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Bob Kamandanu mengatakan sistem perdagangan tergantung perjanjian antara penjual dan pembeli. Eksportir Indonesia tidak bisa memaksakan sistem CIF jika pembeli menginginkan transaksi menggunakan sistem FOB (Kompas, 26 Juli 2013). Berdasarkan fakta saat ini, sekitar  90%  ekspor impor Indonesia diangkut dengan kapal berbendera asing (Faisal Basri, Kompasiana), kemampuan jasa asuransi dalam menutup kerugian masih diragukan, kesiapan SDM Ekspor Impor belum mencukupi,  para penjual belum siap dalam pengurusan dan pengaturan kapal serta siap dalam menanggung resiko. 
 Perubahan pencatatan dari FOB ke  sistem CIF adalah hanya berdampak positif pada statistik perdagangan, kenaikan itu bukan kinerja ekspor riil. Di seluruh dunia, Ekspor dicatat dengan menggunakan sistem FOB, lantaran uang dari pengiriman murni yang dianggap memberi pemasukan pada negeri (Sasmito,Merdeka Online). Kalau pemerintah bersikukuh menerapkan metode CIF mulai Agustus 2013 untuk data ekspor (lihat http://t.co/BuxP18akb), sudah barang tentu transaksi perdagangan luar negeri kita tahun 2012 dan 2013 serta merta akan surplus, yang nilainya kira-kira sama dengan nilai surplus versi BI. Sebatas mengubah metode pencatatan dari FOB menjadi CIF sama saja dengan membohongi diri sendiri (Faisal Basri, Kompasiana).

Berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku dalam dunia bisnis,  dan pendapat para ahli, Kebijakan ini diragukan efektifitasnya. Kebijakan ini dapat efektif dilaksanakan jika ketersediaan alat angkut (kapal) mencukupi , tariff /ongkos  pengangkutan (kapal) dari penjual dapat bersaing dengan kapal yang disediakan oleh pembeli, ketersediaan  dan kesiapan fasilitas bongkar muat (pelabuhan), kesiapan penjual dalam menanggung resiko (demurrage kapal) dan penyediaan kapal, pemahaman tentang perjanjian kapal, dan penyediaan kapal, Kesiapan SDM Ekspor Impor yang kompeten,kemampuan jasa asuransi, kesiapan cash flow dalam membayar ongkos-ongkos freight, jasa asuransi  dan jasa lainnya, adanya dukungan perbankan, regulasi perijinan ekspor dan kepabeanan, kesiapan pelaku usaha terkait transportasi (Freight Forwarder).
Kebijakan dalam meningkatkan daya saing , menekan biaya ekonomi tinggi, , dan membenahi sistem transportasi  adalah hal yang dapat meningkatkan ekspor (Faisal Basri, Kompasiana).  Kebijakan pencatatan sistem CIF hanya akan berdampak signifikan bagi para pengusaha kapal nasional, jasa asuransi, dan usaha jasa penunjang transportasi . Kebijakan ini adalah upaya strategis dalam mendorong usaha-usaha terkait jasa pengurusan ekspor, dan patut diapresiasi. Semoga kebijakan penerapan sistem CIF ini  dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor secara nyata.

Jakarta, 2 Agustus 2013

* Praktisi  logistik dan Pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia  PPEI) dan INFA INSTITUTE.


Minggu, 21 Juli 2013

KONGESTI DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK


MENGURAI BENANG KUSUT  DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Oleh: Antoni Tampubolon*

Kongesti (kemacetan) menuju dan ke Pelabuhan Tanjung Priok semakin parah dalam sejak minggu lalu (10-19Juli 2013) . Ketua APINDO , Bapak Sofyan Wanandi, mengklaim kerugian miliyaran rupiah dialami para pengusaha akibat  kemacetan tersebut .  Para Pengusaha Truck Trailer , melalui  pernyataan Ketua Asosiasi Angsuspel (Angkutan Khusus Pelabuhan), Gemilang Tarigan, yang dikutip dari berita  mengklaim kerugian akibat kemacetan tersebut sebesar Rp. 9 Miliar per hari.
Pertanyaan utama adalah apa penyebab kemacetan tersebut ?

Berdasarkan data statistik arus container yang keluar masuk di pelabuhan Tanjung Priok, mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu : Tahun 2011: 5.9 juta teus,  Tahun 2012: 6.4 Juta teus sedangkan Tahun 2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 26%, menjadi : 8 juta teus. Sedangkan, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok hanya mampu menampung 7 juta teus per tahun.  Jumlah arus container  yang masuk dan keluar sudah melebihi kapasitas pelabuhan Tanjung Priok saat ini.  Fakta ini didukung oleh tingkat isian lapangan penumpukan (YOR) sudah melebihi 100%.  Dampak yang terjadi akibat kelebihan kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok adalah terjadi kongesti (kemacetan) di Pelabuhan Tanjung Priok , sesuai dengan pernyataan dari Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Irwan Ardi Hasman dikutip dari salah satu berita online.

Permasalahan lain penyebab kemacetan adalah waktu bongkar muat kapal (dwelling time) . Standar dwelling time yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 3 (hari), tetapi fakta yang terjadi  saat ini adalah : 8.7 hari. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa kecewa masalah waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time) belum terselesaikan, sehingga menyebabkan banyak kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok (dikutip dari berita online dari Republika). Akibat dari dwelling time yang lama adalah jumlah arus container yang keluar dari pelabuhan Tanjung Priok  tidak sebanding dengan kapasitas lapangan penumpukan yang tersedia.  Jumlah container yang menumpuk (tertahan) di pelabuhan Tanjung Priok semakin banyak. Semakin lama dwelling time maka semakin tinggi tingkat isian lapangan container (baca : Tingkat YOR), sehingga berdampak terhadap kongesti di pelabuhan Tanjung Priok.

Apa penyebab arus keluar peti kemas dari Tanjung Priok lambat ?
1.      Tingkat penyelesaian dokumen (clearance) surat perintah pengeluaran barang (SPBB) oleh instansi Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok masih rendah. Tingkat penyelesaian terhadap  peti kemas impor kategori  jalur merah di Jakarta Internasional Container Terminal dan Terminal Peti Kemas Koja yang sudah periksa fisik (bahandle) pada hari yang sama masih rendah, hanya : 18—22% dari total peti kemas yang diperiksa setiap hari. Pemilik barang harus menunggu 4 hari hingga mendapatkan SPPB. Kegiatan pemeriksa fisik dilokasi bahandle   memakan waktu 4-6 hari. Proses untuk mendapatkan petugas pemeriksa dan pencarian peti kemas yang di bahandle memakan waktu rata-rata-3-5 hari ( Bisnis Indonesia:  Laju Clearance Dokumen Masih Rendah). Total waktu yang dibutuhkan agar barang kategori jalur merah sejak barang tiba hingga  keluar rata-rata memakan waktu : 10-14 hari. Penyebab lamanya pengeluaran barang oleh Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tanjung Priok, B. Wijayanta, disebabkan karena tiga hal : satu: lamanya pengurusan perijanan larangan dan pembatasan (lartas) dari instansi terkait, kedua: pemeriksaan bea cukai yang masih lama untuk barang impor yang masuk jalur merah dan ketiga :  belum optimalnya pemanfaatan layanan 24 jam setiap hari dalam pengurusan ekspor dan impor
2.      Terbatasnya fasilitas lapangan behandle dan minimnya jumlah petugas pemeriksa yang disiapkan oleh Bea dan Cukai pelabuhan setempat, di tenggarai sebagai penyebab terlantarnya peti kemas impor tersebut. “Saat ini pelayanan behandle bisa memakan waktu lebih dari sepuluh hari, bahkan ada yang mengadukan hingga lebih 14 hari peti kemasnya yang masuk jalur merah belum juga di lakukan pemeriksaan fisik,” ujar Widijanto, Wakil Ketua bidang Kepabeanan dan Perdagangan Ekspor Impor Alfi DKI Jakarta, kepada Bisnis, hari ini, Senin (18/2/2013).
3.      Kapasitas jalan dan pelabuhan sudah tidak memadai lagi untuk menampung arus barang. Sementara itu, menjelang Lebaran terus terjadi peningkatan aktivitas bongkar muat kontainer, yakni dari rata-rata 4.500-5.000 truk menjadi sekitar 6.000 truk.
4.      Salah satu faktor yang membuat kemacetan semakin sering terjadi adalah pembangunan infrastruktur jalan raya yang saat ini berlangsung di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Arus keluar masuk di Terminal JICT, yang merupakan terminal peti kemas terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok, sepanjang periode Januari hingga Maret rata-rata sebanyak 320 truk per jam. Namun, ketika kemacetan terjadi di jalan-jalan sekitar pelabuhan, arus keluar masuk truk menurun signifikan menjadi  rata-rata 280 truk per jam.
5.      Kesiapan alat bongkar muat . Waktu penarikan juga dipengaruhi oleh kesiapan sarana rubber tyred gantry crane (RTGC)/reach stacker dan truk serta ketersediaan lahan di tempat pemeriksaan fisik (TPF), baik di TPS maupun tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT).
6.      Pemberlakuan e-ticketing untuk setiap truck yang masuk kepelabuhan, jika sudah habis masa berlakunya tidak boleh masuk pelabuhan (autogate system)
7.       Biaya penyimpanan container di Tanjung Priok murah.  Menteri Keuangan Chatib Basri menilai biaya penyimpanan barang di pelabuhan Tanjung Priok saat ini terlalu murah. Akibatnya, banyak importir yang menyimpan barang lebih lama dari kewajaran.  Biaya penyimpanan container : Rp. 22.500/hari.
  Penyebab-penyebab diatas diduga menjadi titik-titik sumber arus container dari pelabuhan Tanjung Priok tidak
 bisa keluar dengan lancar dari pelabuhan. Dampak dari kapasitas pelabuhan yang tidak memadai, dan arus
container yang keluar dari pelabuhan Tanjung Priok terhambat, adalah  sudah sampai menimbulkan  kongesti
kapal untuk sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Puluhan kapal antri sandar di pelabuhan Tanjung Priok (Bisnis
Indonesia, 18 Juli 2013).

  Pemerintah telah melakukan beberapa tindakan/solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut yaitu: Memindahkan 4.000 peti kemas yang telah SPPB, keluar dari pelabuhan Tanjung Priok, Pemberdayaan areal penumpukan peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok  (solusi jangka pendek), Pembangunan Kali baru (New Tanjung Priok Port) dengan penambahan kapasitas 4.5juta Teus, diharapkan beroperasi tahun 2014 (solusi jangka panjang).
  Berdasarkan uraian tentang penyebab kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok (baca: kemacetan) tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut :
Penyebab kongesti dibagi tiga :
1.      Arus keluar peti kemas  dari pelabuhan Tanjung Priok (out port process )
2.      Kapasitas pelabuhan Tanjung Priok (on port process )
3.      Arus masuk dan keluar peti kemas ( kegiatan ekspor impor) tinggi  (in port process)

Dalam mengurai kongesti  tersebut, pemerintah dan para stakeholder di pelabuhan harus duduk bersama-sama dalam memecahkan masalah tersebut dengan memberikan solusi jangka pendek, menengah dan jang jangka panjang, tanpa saling menyalahkan atau menuding pihak lain sebagai penyebab masalah tersebut. Jika tidak, kongesti di pelabuhan Tanjung Priok akan semakin parah .


Jakarta, 22 Juli 2013

* Praktisi  logistik dan Pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia  PPEI) dan INFA INSTITUTE.

Kamis, 30 Mei 2013

IMPOR ITU MUDAH ?


IMPOR ITU MUDAH ?

Impor adalah kegiatan memasukkan barang  ke dalam daearah pabean. Pada umumnya, masyarakat menilai bahwa proses impor barang sangat rumit dan sulit. Oleh karena itu, penulis menguraikan tahapan impor, sehingga para pembaca dapat mempunyai gambaran singkat tentang proses impor barang . Penulis berharap bahwa dengan membaca tulisan ini, maka para pembaca dapat menyatakan bahwa kegiatan mengimpor barang tersebut adalah mudah.

Kegiatan yang dilakukan dalam mengimpor barang adalah sebagai berikut :

1.      Menentukan jenis barang dan negara asal barang yang akan diimpor
Sebelum mengimpor barang, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah  HS Code . (Kodifikasi barang yang tercantum dalam  BTKI 2012 - (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). 
Menentukan HS code dengan tepat akan dapat :
- menghitung biaya-bea masuk, PPN dan PPH
- menghindari  permasalahan  pengeluaran barang di Bea dan Cukai (Custom process)
- dapat mengurus aspek perijinan impor barang  tersebut sebelum importasi barang

2.      Menentukan cara penyerahan barang (negoisasi dengan seller)- Incoterms.
Cara penyerahan barang terkait dengan tugas dan tanggung jawab importir dalam pengurusan barang, biaya-biaya apa saja yang akan ditanggung oleh importir pada saat mengimpor barang dan resiko yang harus ditanggung oleh importir.
Contoh : Transaksi impor adalah dengan pembelian FOB Shanghai, China,  artinya: Importir wajib untuk mengurus barang dari  sejak barang termuat diatas kapal di pelabuhan Shanghai, China,  mengurus pengangkutan, membayar Bea masuk, PPN dan PPH, mengurus pengeluaran barang di pelabuhan bongkar, hingga mengantar barang ke tempat /gudang importir.


3.      Menentukan cara pembayaran impor
Cara pembayaran impor dapat dilakukan baik dengan Non LC ( cash in advance payment, open account, documentary collectionMaupun dengan  documentary credit- LC ( Red Clause, Sight LC, usance)


4.      Mengurus Perijinan Impor
a.       Perijinan pokok, terdiri dari :
- Legalitas perusahaan : PT, CV
- API (Angka Pengenal Impor): API-U atau API-P
- NIK (Nomor Induk Kepabeanan)
             b. Perijinan khusus, yaitu : perijinan terkait dengan jenis barang yang akan diimpor.
     - Impor buah-buahan : Perusahaan harus mengurus perijinan : IP-Hortikultura (Importir  Produsen) atau sebagai IT-Hortikulutra (Importir Terdaftar).
     Perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu dalam mendapatkan IP Hortikulura   atau IT-Hortikultura sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu : Permendag No. 16 Tahun 2013, tentang ketentuan impor produk hortikultura.

5.       Menentukan freight forwarder atau transporter yang akan mengurus barang
Importir harus tepat dalam memilih siapa pihak yang akan mengurus barang impor. Kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab  importir yang akan diserahkan kepada pihak freight forwarder atau transporter  tergantung dari  deal awal dengan seller (baca : cara penyerahan barang- lihat poin 2)

6.      Menentukan jadwal pengiriman barang (importasi barang)
Jadwal pengiriman barang adalah salah satu factor kritis yang harus diperhatikan oleh importir. Importir sudah harus mengetahui berapa lama perjalanan barang (transit time) dari sejak barang dimuat dipelabuhan tujuan hingga barang tiba dipelabuhan tujuan, berapa lama waktu proses pengeluaran barang ( proses di Bea dan Cukai), hingga barang bisa tiba di tempat gudang importir.   Jangan sampai, pada saat barang impor dibutuhkan barang ternyata belum selesai proses dib ea dan cukai (custom process). Barang terhambat karena adanya perijinan khusus yang belum dilengkapi.  Menentukan jadwal pengiriman sebaiknya melakukan konsultasi dengan pihak freight forwarder yang akan ditunjuk.

7.      Melakukan kegiatan importasi barang
Kegiatan importasi barang ini diserahkan kepada Freightforwarder yang ditunjuk oleh importir, kegiatan ini sangat dipengaruhi tipe tranksasi yang disepakati antara seller dengan buyer (importir)-baca Incoterms.
Kegiatan importasi barang seperti :
 a. Mengurus pengangkutan barang
 b. Mengurus pengambilan dokumen impor
Dokumen impor adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengeluaran barang, seperti : Packing List, Invoice, B/L, Sertifikat Asuransi, COO.
Pengambilan dokumen asli impor tergantung dari cara pembayaran,, jika melakukan pembayaran dengan LC (Letter of Credit); maka proses pengambilan barang harus dilakukan kepada bank issuing bank pada saat pembukaan L/C. syarat pengambilan dokumen impor tergantung dari jenis L/C yang dibuka pada saat impor barang. Kemudian,setelah dokumen asli telah diambil, maka importir akan menyerahkan dokumen asli tersebut kepada freight forwarder atau PPJK yang ditunjuk dalam melakukan proses pengeluaran barang.  Dokumen yang perlu diurus adalah pengambilan DO Impor kepada pelayaran  atau penerbangan dengan menyerahkan Bill of Lading Asli/Airway Bill asli

c.       Melakukan proses pengeluaran barang (custom clearance process)
Proses pengeluaran barang adalah kegiatan dalam mengeluarkan barang dari pelabuhan tujuan dengan melakukan proses kepabeanan terlebih dahulu. Proses kepabeanan seperti: membuat dokumen impor (PIB), membayar bea-bea masuk , PPN dan PPH, proses penjaluran barang (merah, kuning, hijau) hingga melakukan fiat keluar ke petugas bead an cukai hingga penarikan barang.  Proses pengeluaran barang ini akan dilakukan oleh Pihak Freightforwarder atau PPJK (Pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan)

d.      Melakukan pengiriman barang ke tempat/gudang importir
Setalah barang yang diimpor sudah selesai  proses pengeluaran barang, maka pihak Pihak Freightforwarder atau PPJK (Pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan) akan mempersiapkan armada truck nya untuk mengirimkan barang tersebut ke tempat/gudang importir. Penting dipersiapkan adalah: kesiapan alat-alat bongkar atau tenaga bongkar pada saat barang sudah tiba di tempat/gudang importir. Jangan sampai, barang sudah sampai, namun barang tidak bisa bongkar karena ketidaksiapan alat bongkar.

Bagaimana setelah membaca tulisan ini, saya yakin Anda dapat  lancar dan mudah dalam mengimpor barang dari negara manapun. Selamat mencoba.


Jakarta, 30 Mei 2013.

Antoni Tampubolon