Rabu, 02 Maret 2016

TARIF JASA PENUMPUKAN PETI KEMAS DI TANJUNG PRIOK BERLAKU 1 MARET 2016

TARIF  BARU JASA PENUMPUKAN PETI KEMAS DI TANJUNG PRIOK
BERLAKU 1 MARET 2016

PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) mengeluarkan surat keputusan Direksi tentang penyesuaian tarif jasa peti kemas di PT.Jakarta International Container Terminal. SK Direksi adalah HK.560/1/3/JICT-2016  tanggal: 26 Februari 2016 . Tarif baru berlaku sejak 1 Maret  20161)

Adapun tarif  yang berlaku adalah sebagai berikut :
A.    TARIF LAMA
Tarif Lama berdasarkan SK Direksi Pelindo II tahun 2008
TARIF PENUMPUKAN
20’
40’
TARIF DASAR PENUMPUKAN (TDP)
Rp. 27.200
Rp. 54.400
MASA PENUMPUKAN


MASA  BEBAS  : 1-3 HARI
GRATIS
GRATIS
MASA II            : 4-10 HARI
200% X TDP
200% X TDP
MASA III           : 11  HARI – SETERUSNYA
400% X TDP
400% X TDP


B.     TARIF BARU
      Tarif baru  berdasarkan SK Direksi PT.Jakarta International Container Terminal dengan nomor : HK.560/1/3/JICT-2016  tanggal: 26 Februari 2016
TARIF PENUMPUKAN
20’
40’
TARIF DASAR PENUMPUKAN (TDP)
Rp. 27.200
Rp. 54.400
Hari Ke-1 Tidak dikenakan tarif pelayanan jas penumpukan peti kemas


Hari ke-2  dan seterusnya dihitung perharinya sebesar 900% dari tariff dasar


          
- Tarif pelayanan jasa  penumpukan petikemas  (TPJPP) dengan ukuran lebih dari 40’ dikenakan tambahan  25% (dua puluh lima persen) dari tariff dasar jasa penumpukan peti kemas 40’

C.     Perhitungan Pinalti
Tarif pelayanan jasa penumpukan peti kemas impor yang telah selesai proses kepabeananya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang-SPPB) dikenakan ketentuan :

1)      SPPB terbit setelah menumpuk dilapangan :
a). SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis setelah hari ke-2 (ke-dua) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan tariff sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan
b). SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200%  (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan
c. SPPB yang terbit satu hari sebelum hari libur nasional, setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tariff yang dikenakan saat itu
d). Terhadap peti kemas yang telah terbit SPPB, dan tidak dikeluarkan setelah hari ke-3 (ke-tiga) oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan

Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.
2. SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar
a. Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak peti kemas menumpuk di lapangan, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tariff yang dikenakan saat  itu
b). Setelah hari ke-3 ke-tiga) sejak peti kemas menumpuk di lapangan dan tidak dikeluarkan oleh pemilik barang, maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan
Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang.

3. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Pengeluaran Petikemas (SP2) , dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1). SP2  terbit setelah menumpuk di lapangan:
      Setelah hari ke-2 (ke-dua) setelah tanggal penerbitan SP2, dikarenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tariff yang dikenakan saat itu
2. Untuk Partai Besar diatas 30 Box per B/L :
   Setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SP2, terhadap sisa petikemas yang belum dikeluarkan dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tariff yang dikenakan saat itu.
D.    Batas Penumpukan barang di Terminal
Sesuai dengan pasal II SK Direksi HK.560/1/3/JICT-2016  , diatur:
1)      Batas waktu penumpukan petikemas impor di Terminal paling lama 3(tiga) hari kerja sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan
2)      Apabila pemilik barang/kuasanya tidak memindahkan barang yang melewati batas waktu sebagaimana butir 1 diatas, maka hari ke-4 (ke-empat) Operator terminal akan memindahkan petikemas tersebut dari terminal ke tempat lain di luar terminal setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada pemilik barang/kuasanya.

E.     Catatan kritis terhadap pemberlakuan peraturan tarif baru tersebut :

1.      Tarif jasa penumpukan peti kemas di Tanjung Priok tidak mengenal lagi istilah : Masa 1 , Masa 2 dst, tetapi perhitungan sudah langsung berdasarkan hari, dimana  penumpukan free di Tanjung Priok hanya berlaku hari ke-1 sejak barang bongkar dari kapal. Hari ke-2 sudah berlaku tarif jasa penumpukan sebesar 900%.
2.      Batas waktu penumpukan petikemas impor di Terminal paling lama 3 (tiga) hari sejak barang ditumpuk dilapangan penumpukan, jika lebih akan dipindahkan ( Di OB). Artinya : Capaian Dwelling Time pasti terpenuhi dari sisi Operator Terminal, Tetapi Biaya logistik akan bertambah. Karena pemilik barang akan menimbulkan biaya tiga   kali  yaitu : pertama:  biaya penumpukan di terminal,  kedua : biaya pemindahan petikemas keluar ke terminal lain (OB), dan ketiga : biaya penumpukan di luar.  terminal. Rata-rata penyelesaian kepabeanan ,  penyelesaian urusan pengeluaran barang dari terminal hingga barang selesai  adalah hari ke-4 ( kondisi jalur hijau). Kemungkinan besar : Jumlah petikemas yang akan dipindahkan dari terminal peti kemas ke luar terminal peti kemas akan sangat besar sekali.
3.      Bagaimana kesiapan monitoring dan pengawasan barang yang telah keluar dari terminal pindah ke terminal lain dengan keluar masuk dengan jumlah sangat besar sekali tersebut ? (Custom Risk)
4.      Kesiapan lokasi penumpukan diluar terminal lain, apakah pola operasional bisa berlaku 24 jam ? Jika tidak, maka operasional kerja dalam pengeluaran petikemas akan terbatas,  sehingga dapat menimbulkan kemecatan pada jam-jam siang dan sore hari. (Operational Risk)
D. Kesimpulan

    Capaian Dwelling Time pasti akan tercapai (Target Presiden Jokowi kurang dari 4 hari), namun akan meningkatkan biaya logistik . Sedangkan Pemerintah mendorong agar biaya logistik rendah dengan capaian Dwelling Time rendah. Paradigma mencapai dwelling time dengan menaikkan tarif  jasa penumpukan peti kemas dan pembatasan sepihak, bahwa petikemas harus keluar dari terminal peti kemas dengan hari ke-4 adalah tidak tepat dan bukan solusi tetapi akan menambah permasalahan baru. Pemerintah sepatutnya  mengevaluasi peraturan yang telah diberlakukan tersebut .

Rabu, 24 Februari 2016

JADWAL UJI SERTIFIKASI EKSPOR IMPOR OLEH LSPEII : 4 Maret 2016

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas, Para tenaga kerja dibidang ekspor impor  perlu memiliki kompetensi kerja di bidang ekspor impor.  Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Indonesia (LSP EII) adalah lembaga resmi yang telah terlisensi oleh BNSP yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi dibidang ekspor impor.
Sehubungan hal diatas, kami sampaikan bahwa LSP Ekspor Impor Indonesia (EII) akan menyelenggarakan uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada :
           
Hari/Tanggal
:
Jumat, 4 Maret 2016
Waktu 
:
10.00 WIB - selesai
Tempat
:
Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP EII
Jl. S. Parman No. 112 Grogol Jakarta Barat
Target peserta
:
30 orang
Skema Sertifikasi
:
Level 1 (Asisten Pelaksana Ekspor)
Level 2 (Pelaksana Ekspor)
Level 3 (Penata Ekspor)

Biaya / peserta
:
Level 1 : Rp. 500.000,- (Umum) dan Rp. 300.000,- (Mahasiswa)
Level 2 : Rp. 700.000,- (Umum) dan Rp. 500.000,-(Mahasiswa)
Level 3 : Rp. 700.000,- (Umum) dan Rp. 500.000,-(Mahasiswa)




Sehubungan kegiatan tersebut, kami mengajukan Penawaran  Kerjasama Program Sertifikasi untuk merekrut peserta uji kompetensi dari kalangan Asosiasi, Eksportir, dan Dinas Tenaga Kerja.
Pendaftaran terakhir Hari/Tanggal: Rabu, 2 Maret 2016.
Keterangan lebih lanjut Hubungi  :  -  021-5674229 (LSP EII)
-     083896020574 (Margie)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Panitia Uji Kompetensi 
LSP Ekspor Impor Indonesia.
                                                                          

 ===============================================

                                                   SKEMA SERTIFIKASI     

Level I  (Asisten Pelaksana Ekspor) :
Unit dan Kompetensi :
1)      PDB.EI.01.001.01 : Menerapkan K3 di tempat kerja
2)      PDB.EI.01.002.01 : Menerapkan tugas rutin di bidang ekspor-impor
3)      PDB.EK.02.001.01: Melakukan Identifikasi komoditi Ekspor  
4)      PDB.EK.02.002.01: Melakukan Identifikasi negara tujuan ekspor
5)      PDB.EK.02.003.01: Mengaplikasikan ketentuan dan prosedur ekspor
6)      PDB.EK.02.004.01: Melakukan promosi dan strategi pemasaran ekspor
7)                                                                  PDB.EI.03.001.01: Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang ekspor impor
8)      PDB.EI.03.002.01 : Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepabeanan

Level II  (Pelaksana Ekspor) :
Unit dan kompetensi :  
1)      PDB.EI.01.001.01 : Menerapkan K3 di tempat kerja
2)      PDB.EI.01.003.01 : Menerapkan mutu pelayanan dengan mitra usaha
3)      PDB.EK.02.005.01: Melakukan negosiasi ekspor
4)      PDB.EK.02.006.01: Menentukan jenis-jenis pembayaran ekspor
5)      PDB.EK.02.007.01: Menghitung biaya ekspor
6)      PDB.EK.02.008.01: Membuat sales contract
7)      PDB.EI.03.003.01:Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah dibidang pengangkutan
8)      PDB.EI.03.004.01:  Menerapkan regulasi dan kebijakan pemrintah dibidang pembayaran

Level III (Penata Ekspor) :
Unit dan kompetensi :
1)      PDB.EI.01.001.01 : Menerapkan K3 di tempat kerja
2)      PDB.EI.01.005.01 : Mengemas barang ekspor
3)      PDB.EI.01.006.01 : Memasarkan barang ekspor ke luar Negeri
4)      PDB.EK.02.009.01: Mengenal syarat dan kondisi LC
5)      PDB.EK.02.010.01: Mempersiapkan barang ekspor
6)      PDB.EK.02.011.01: Melakukan prosedur pengangkutan barang ekspor
7)      PDB.EK.02.012.01: Mengurus pengiriman barang ekspor ke pelabuhan
8)      PDB.EI.03.005.01 : Menerapkan Regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang GATT-WTO
9)      PDB.EI.03.006.01 : Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang WCO




Rabu, 17 Februari 2016

MANAJEMEN PELABUHAN (BAGIAN 1)

Pelabuhan Laut Sebagai Pintu Gerbang
   a.       Pengertian Pelabuhan

  Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang  dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai                                                 tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi  (UU No.17 Tahun 2008 Pelayaran) .

Berdasarkan pengertian diatas, pelabuhan adalah :
1.      Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
2.      Tempat kegiatan pemerintahan (government) dan kegiatan pengusahaan (business)
3.      Tempat kapal bersandar,naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang
4.      Fasililtas pelabuhan : terminal dan tempat berlabuh kapal
5.      Didukung oleh kegiatan penunjang pelabuhan (usaha terkait di pelabuhan).

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan,dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan  berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorongperekonomian nasional  dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah (UU No.17 Tahun 2008 Pelayaran)

Berdasarkan pengertian kepelabuhan, maka kepelabuhan merupakan :
1.      Kegiatan dalam melaksanakan fungsi pelabuhan.
2.      Tujuan untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang
3.      Memperhatikan keselamatan dan keamanan berlayar
4.      Tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda

b.      Fungsi Pelabuhan
Fungsi dari pelabuhan adalah sebagai berikut :
1.      Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya
2.      Pintu gerbang kegiatan perekonomian
3.      Tempat kegiatan alih moda transportasi
4.      Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan
5.      Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang
6.      Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara


Berdasarkan fungsi pelabuhan tersebut, pelabuhan adalah sangat strategis dan penting sebagai pintu gerbang dalam memasuki wilayah suatu negara dari sisi perairan. Pelabuhan mempunyai peran strategis salah satu indikator maju atau tidaknya suatu negara.  Pelabuhan dengan tingkat produktifitas dan efisien yang tinggi , maka pelabuhan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap  biaya logistik yang kecil.


C.       Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelabuhan

- UU N0.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, PP No. 64 Tahun 2015 perubahan PP    No.61 Tahun 2009.
- PP No.51 Tahun 2009 tentang penyelenggaran pelabuhan laut

      d.  Jenis-Jenis Pelabuhan
Jenis-jenis pelabuhan menurut UU no.17 Tahun 2008 adalah :

Pelabuhan terdiri dari pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau.

Pelabuhan laut dibagi atas:
1.      Pelabuhan berdasarkan hiraerki, yaitu :
a.      Pelabuhan Utama (Main Port)
pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi

b.      Pelabuhan Pengumpul (Hub Port)
pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang danjatau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

c.       Pelabuhan Pengumpan (Feeder Port)
Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang danj atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

2.      Pelabuhan berdasarkan  tujuan penyelengaaraan:
a.       Pelabuhan Umum (General Port), terbagi atas :
-- Pelabuhan Komersial, dipimpin oleh Otoritas Pelabuhan (Port Authority)/(Harbour Master) atau KSOP (Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan)
-- Pelabuhan Non-Komersial , dipimpin oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) , Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
b.      Pelabuhan Khusus (Special Port), seperti : Pelabuhan Perikanan Dermaga Tambang, Dermaga Pertanian, Pelabuhan Penyebrangan, Dermaga Industrial

Kamis, 04 Februari 2016

BANK BRI MENDUKUNG HADIRNYA APLIKASI ARKOS

Peran perbankan sangat penting dengan adanya munculnya Aplikasi Arkos ini. Sistem Arkos ini akan semakin efektif dengan dukungan perbankan dalam memfasilitasi transaksi antara pemilik barang dengan pemilik truck. Praktek kegiatan saat ini adalah para pemilik truck akan mendapatkan pembayaran satu bulan, atau 2 -3 bulan sejak barang telah dikirim. Hal ini menjadi permasalahan juga untuk perputaran modal kerja bagi pemilik truck.
 Peran perbankan diperlukan dalam mendukung sistem Arkos ini sehingga perbankan dapat memfasilitasi dari pemilik barang terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran kepada pemilik truck. Pada saat peluncuran Arkos, Pimpinan Cabang Bank BRI Benhil, Ibu Dewi menghadiri acara tersebut . Beliau sangat menyambut baik dengan hadirnya aplikasi Arkos ini dan ke depan diharapkan dapat melakukan sinergi dengan Bank BRI.



APLIKASI ARKOS MENJADI SOLUSI TRANSPORTASI DAN LOGISTIK

Aplikasi Arkos adalah suatu aplikasi atau sistem yang mempertemukan antara pemilik muatan (cargo)/pengguna armada dengan pemilik truck/penyedia armada. Apliksi Arkos ini adalah pasar on line tempat pertemuan antara pemilik muatan dengan penyedia armada. Aplikasi Arkos adalah E-Commerce bagi para pelaku logistik, freight forwarding, perusahaan angkutan darat, perusahaan jasa kurir dan express,  pelayaran, penerbangan, eksportir-importir, pergudangan, pabrikan, pelaku toko onlineshop,  untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dari sisi alat angkutan barang.
Nama Arkos adalah singkatan dari Armada Kosong (www.armadakosong,com),  merupakan singkatan nama perusahaan yang didirikan yaitu : PT.Armada Kosong Indonesia.
Ide dasar munculnya membuat sistem aplikasi ARKOS berawal  Ide Antoni Tampubolon , di mana perusahaan yang di pimpin SUI Logistics,  sering mengalami masalah  truck-truck kosong  setelah bongkar di tempat tujuan, sulit untuk mencari muatan balik dan juga kesulitan dalam mencari penyedia truck (vendor) pada saat ada kebutuhan truck, harga sering berubah-ubah dan mahal jika situasi truck lagi kurang (ketersedian truck terbatas). Permasalahan muatan balik bukan hanya permasalahan dari sisi satu perusahaan saja, tetapi ini menjadi masalah utama yang dialami oleh seluruh perusahaan angkutan barang di Indonesia. Para pemilik armada kesulitan untuk mencari muatan balik. Dampaknya, Ongkos angkut diperhitungkan menjadi dua arah (hitungan Pulang-Pergi).









Di sisi lain, permasalahan untuk mencari truck-truck yang tersedia pada saat mau mengangkut muatan juga besar. Para pemilik muatan kesulitan mencari ketersedian truck, dan juga mencari ketersediaan truck dengan harga yang murah. Pengalaman yang kami alami, Ada permintaan customer untuk meminta armada untuk mengangkut muatan pada minggu malam hari , perusahaan kesulitan untuk mencari informasi truck yang tersedia pada saat itu. Muatan itu harus diangkut malam itu dari Surabaya ke Malang. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi Arkos, yang terhubungkan dengan para pemilik truck on line 24 jam.
Permasalahan atas kesulitan mencari muatan dan ketersedian truck dapat diatasi dengan hadirnya Aplikasi Arkos.   Aplikasi Arkos menjadi salah satu solusi dalam transportasi dan logistik di Indonesia. Aplikasi ini  akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan para pengusaha angkutan barang, meningkatkannya  kesejahteraan supir-supir, mengurangi kemacetan di jalan dan mengurangi biaya logistik nasional.


Kamis, 05 November 2015

PERATURAN TERBARU ANGKA PENGENAL IMPOR (API): PERMENDAG 70 TAHUN 2015

PERATURAN TERBARU
ANGKA PENGENAL IMPOR (API): PERMENDAG 70 TAHUN 2015
Kementerian Perdagangan menyederhanakan proses perizinan impor dengan melakukan deregulasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API).
Dalam peraturan tersebut, Kemendag menghapus ketentuan pembatasan bagi perusahaan pemilik API-U yang hanya dapat mengimor kelompok/jenis barang yang tercakup dalam satu bagian (section) sebagaimana dalam Sistem Klasifikasi Barang.
Ketentuan tersebut juga menghabpus ketentuan penetapan sebagai Produsen Importir bagi perusahaan pemilik API-P yang akan mengimpor barang untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
Dengan diterbitkan peraturan tersebut, secara otomatis mencabut Permendag No.27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2012. Permendag baru tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2016

Permendag 70 tahun 2016. https://drive.google.com/drive/my-drive

INATRIMS SEBAGAI PORTAL MEMAHAMI PERSYARATAN DAN REGULASI TEKNIS NEGARA TUJUAN EKSPOR

INDONESIA TECHNICAL REQUIRMENT INFORMASTION SYSTEMS (INATRIMS) ADALAH portal berbahasa Indonesia yang berisi persyaratan dan regulasi teknis negara tujuan ekspor. Inatrims lahir dari bantuan Uni Eropa melalui Trade Support Program II (TSP II) pada tahun 2009. Lewat program ini Uni Eropa memfasilitasi ekspor RI ke pasar Internasional, meningkatkan infrastruktur   mutu ekspor, dan meningkatkan keberterimaan produk RI di pasar Internasional,  yang salah satunya adalah program pembangunan sistem informasi tentang persyaratan dan regulasi teknis negara tujuan ekspor.  

Sumber :  Bisnis Indonesia, 5 November 2015.