Kamis, 30 Mei 2013

IMPOR ITU MUDAH ?


IMPOR ITU MUDAH ?

Impor adalah kegiatan memasukkan barang  ke dalam daearah pabean. Pada umumnya, masyarakat menilai bahwa proses impor barang sangat rumit dan sulit. Oleh karena itu, penulis menguraikan tahapan impor, sehingga para pembaca dapat mempunyai gambaran singkat tentang proses impor barang . Penulis berharap bahwa dengan membaca tulisan ini, maka para pembaca dapat menyatakan bahwa kegiatan mengimpor barang tersebut adalah mudah.

Kegiatan yang dilakukan dalam mengimpor barang adalah sebagai berikut :

1.      Menentukan jenis barang dan negara asal barang yang akan diimpor
Sebelum mengimpor barang, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah  HS Code . (Kodifikasi barang yang tercantum dalam  BTKI 2012 - (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). 
Menentukan HS code dengan tepat akan dapat :
- menghitung biaya-bea masuk, PPN dan PPH
- menghindari  permasalahan  pengeluaran barang di Bea dan Cukai (Custom process)
- dapat mengurus aspek perijinan impor barang  tersebut sebelum importasi barang

2.      Menentukan cara penyerahan barang (negoisasi dengan seller)- Incoterms.
Cara penyerahan barang terkait dengan tugas dan tanggung jawab importir dalam pengurusan barang, biaya-biaya apa saja yang akan ditanggung oleh importir pada saat mengimpor barang dan resiko yang harus ditanggung oleh importir.
Contoh : Transaksi impor adalah dengan pembelian FOB Shanghai, China,  artinya: Importir wajib untuk mengurus barang dari  sejak barang termuat diatas kapal di pelabuhan Shanghai, China,  mengurus pengangkutan, membayar Bea masuk, PPN dan PPH, mengurus pengeluaran barang di pelabuhan bongkar, hingga mengantar barang ke tempat /gudang importir.


3.      Menentukan cara pembayaran impor
Cara pembayaran impor dapat dilakukan baik dengan Non LC ( cash in advance payment, open account, documentary collectionMaupun dengan  documentary credit- LC ( Red Clause, Sight LC, usance)


4.      Mengurus Perijinan Impor
a.       Perijinan pokok, terdiri dari :
- Legalitas perusahaan : PT, CV
- API (Angka Pengenal Impor): API-U atau API-P
- NIK (Nomor Induk Kepabeanan)
             b. Perijinan khusus, yaitu : perijinan terkait dengan jenis barang yang akan diimpor.
     - Impor buah-buahan : Perusahaan harus mengurus perijinan : IP-Hortikultura (Importir  Produsen) atau sebagai IT-Hortikulutra (Importir Terdaftar).
     Perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu dalam mendapatkan IP Hortikulura   atau IT-Hortikultura sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu : Permendag No. 16 Tahun 2013, tentang ketentuan impor produk hortikultura.

5.       Menentukan freight forwarder atau transporter yang akan mengurus barang
Importir harus tepat dalam memilih siapa pihak yang akan mengurus barang impor. Kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab  importir yang akan diserahkan kepada pihak freight forwarder atau transporter  tergantung dari  deal awal dengan seller (baca : cara penyerahan barang- lihat poin 2)

6.      Menentukan jadwal pengiriman barang (importasi barang)
Jadwal pengiriman barang adalah salah satu factor kritis yang harus diperhatikan oleh importir. Importir sudah harus mengetahui berapa lama perjalanan barang (transit time) dari sejak barang dimuat dipelabuhan tujuan hingga barang tiba dipelabuhan tujuan, berapa lama waktu proses pengeluaran barang ( proses di Bea dan Cukai), hingga barang bisa tiba di tempat gudang importir.   Jangan sampai, pada saat barang impor dibutuhkan barang ternyata belum selesai proses dib ea dan cukai (custom process). Barang terhambat karena adanya perijinan khusus yang belum dilengkapi.  Menentukan jadwal pengiriman sebaiknya melakukan konsultasi dengan pihak freight forwarder yang akan ditunjuk.

7.      Melakukan kegiatan importasi barang
Kegiatan importasi barang ini diserahkan kepada Freightforwarder yang ditunjuk oleh importir, kegiatan ini sangat dipengaruhi tipe tranksasi yang disepakati antara seller dengan buyer (importir)-baca Incoterms.
Kegiatan importasi barang seperti :
 a. Mengurus pengangkutan barang
 b. Mengurus pengambilan dokumen impor
Dokumen impor adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengeluaran barang, seperti : Packing List, Invoice, B/L, Sertifikat Asuransi, COO.
Pengambilan dokumen asli impor tergantung dari cara pembayaran,, jika melakukan pembayaran dengan LC (Letter of Credit); maka proses pengambilan barang harus dilakukan kepada bank issuing bank pada saat pembukaan L/C. syarat pengambilan dokumen impor tergantung dari jenis L/C yang dibuka pada saat impor barang. Kemudian,setelah dokumen asli telah diambil, maka importir akan menyerahkan dokumen asli tersebut kepada freight forwarder atau PPJK yang ditunjuk dalam melakukan proses pengeluaran barang.  Dokumen yang perlu diurus adalah pengambilan DO Impor kepada pelayaran  atau penerbangan dengan menyerahkan Bill of Lading Asli/Airway Bill asli

c.       Melakukan proses pengeluaran barang (custom clearance process)
Proses pengeluaran barang adalah kegiatan dalam mengeluarkan barang dari pelabuhan tujuan dengan melakukan proses kepabeanan terlebih dahulu. Proses kepabeanan seperti: membuat dokumen impor (PIB), membayar bea-bea masuk , PPN dan PPH, proses penjaluran barang (merah, kuning, hijau) hingga melakukan fiat keluar ke petugas bead an cukai hingga penarikan barang.  Proses pengeluaran barang ini akan dilakukan oleh Pihak Freightforwarder atau PPJK (Pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan)

d.      Melakukan pengiriman barang ke tempat/gudang importir
Setalah barang yang diimpor sudah selesai  proses pengeluaran barang, maka pihak Pihak Freightforwarder atau PPJK (Pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan) akan mempersiapkan armada truck nya untuk mengirimkan barang tersebut ke tempat/gudang importir. Penting dipersiapkan adalah: kesiapan alat-alat bongkar atau tenaga bongkar pada saat barang sudah tiba di tempat/gudang importir. Jangan sampai, barang sudah sampai, namun barang tidak bisa bongkar karena ketidaksiapan alat bongkar.

Bagaimana setelah membaca tulisan ini, saya yakin Anda dapat  lancar dan mudah dalam mengimpor barang dari negara manapun. Selamat mencoba.


Jakarta, 30 Mei 2013.

Antoni Tampubolon

Senin, 03 Desember 2012

SEJARAH KEPABEANAN INDONESIA


Sejarah Kepabeanan Indonesia
Oleh : Antoni Tampubolon

Kepabeanan dalam bahasa  Inggris adalah Customs, dan dalam Bahasa Perancis adalah Douane. Aparat pemerintah pelaksana kepabeanan di Indoenesia disebut dengan pejabat/petugas bea dan cukai.  Pemungutan bea masuk dan bea keluar  Indonesia mulai pada tahun 1 Oktober 1960, pada saat aparat bea dan cukai dikenal dengan nama Douane, pada zaman kekuasan J.P . Coen mulai memungut bea masuk dan bea keluar.

Pada tahun 1818 dengan staatblad 1818 no.58, Pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan tarif kolonial di Jawa dan Madura atas semua barang yang dimasukkan dan dikeluarkan. Undang-undang Tarif Kolonial diganti dengan undang-undang tarif tahun 1865 staatsblad 1865 no.99, kemudian diganti dengan undang-undang tarif tahun 1873.

Pada tanggal 26 Januari 1953 diselenggarakan pembukaan atau inaugural Session of CCC ( Custom Co-operation Council)  oleh 17 negara di Eropa. CCC adalah salah satu komite dalam kepabeanan Eropa (European Custom Union) yang dibentuk dari hasil pertemuan  Comitte for European Economic Co-operation tanggal 12 September 1947. Pada tanggal 26 Januari 1983 ditetapkan sebagai Hari Kepabeanan Internasional ( International Customs Day).  Hari HPI (Hari Kepabeanan Internasional) ke-61 jatuh pada tanggal 26 Januari 2013.

Berikut ini adalah sejarah lengkap kepabeanan Indonesia:

1 Januari 1874
Undang-undang Tarif Indonesia ( Indische Tarriefwet)  tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No 351 tetapi baru berlaku
 pada tanggal 1 Januari 1874. buku atau daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia

1882
Ordonansi Bea (Bepalingen Op De Heffing En verzekering Der in En Vitvoerregten-Staatblad 1882 No.240)
1910
Ordonansi Tarif  (Tarief Ordonnantie-Staatblad 1910 N0.628 Jo Sttatsblad 1934 No.471)
1 Januari 1934
Klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934

1949
Ordonansi Bea Keluar, Staatsblad N0.39
1957
Ordonasi 1957 N0.30, Cabut Ordonansi  1949 Staatsblad No.39
31 Januari 1973
BTN (Brussels Tarief Nomenclature), yang berlaku sejak 31 Januari 1973


1 Januari 1980
(Customs Cooperation Council Nomenclature)
1 April 1985
(Customs Cooperation Council Nomenclature)
1989
HS pertama sekali digunakan oleh Indonesia
1992
Amandamen HS ke-1 (diimplementasikan tahun 1994) à BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia)  1994
1993
Indonesia menjadi contracting party konvensi HS
1996
Amandamen HS ke-2 ( diimplementasikan tahun 1996)
BTBMI 1996
  1 April 1996
UU No.10 Tahun 1995  Kepabeanan Indonesia
2002
Amandamen HS ke-3 ( diimplementasikan tahun 2003)
BTBMI 2003
2003
Pengenalan Asean Harmonised  Tariff  Nomenkelatur (AHTN) berdasarkan HS 2002 (diimplementasikan tahun 2004)
BTBMI 2004
15 Nopember 2006
UU n0.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995  Kepabeanan Indonesia
2007
Amandamen HS ke-4 dan revisi AHTN ke-1 (diimplemtasikan tahun 2007)
BTBMI 2007
2011
Amandamen HS ke-5 dan revisi AHTN ke-2 (diimplemtasikan 1 Januari tahun 2012)
BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2012

@TB2012  
Diolah dari berbagai sumber.

Jumat, 30 November 2012

10 PERMASALAHAN TENTANG BILL OF LADING


                                                         Oleh : Antoni Tampubolon



Bill of lading adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengangkut (carrier) dan atau freight forwarder kepada sipengirim barang (shipper) pada saat mengangkut barang.

Ada 3 (tiga) fungis dari Bill of Lading :
1. Sebagai tanda bukti penerimaan barang oleh pengangkut untuk diangkut,
     yaitu: nama si pengirim tertera dalam kolom shipper.
2. Kontrak Pengangkutan, antara carrier , shipper dan consignee, dikenal dengan perjanjian unilateral
     Perjanjian pengangkutan hanya ditanda tangani oleh pihak pengangkut saja.
3. Bukti kepemilikan barang ( orang yang memegang B/L adalah pemilik barang)
    yaitu : nama si penerima barang tertera dalam kolom consignee.
  

Terdapat 10 (Sepuluh) permasalahan tentang Bill of Lading yang sering muncul, yaitu :
1. b/l yang sudah diambil shipper/customer hilang dan minta ganti ke
shipping line
2. data b/l tidak sama dengan l/c
3. backdate tanggal b/l
4. pemalsuan b/l oleh cnee (kasus inbound)
5. b/l rusak karena suatu hal
6. b/l sudah release, tapi dibalikin oleh shipper/customer ke shipping
line karena ada yang salah
7. b/l tidak diambil2 oleh shipper
8. alih tujuan container sedangkan b/l sudah release
9. data submit ke customs, beda dengan data b/l yang release
10. split b/l

@tb2012

Minggu, 19 Agustus 2012

BIAYA IMPOR DENGAN TERM CIF


ANALISA BIAYA PENGURUSAN  IMPOR FCL DENGAN TERM CIF DI  JAKARTA
Oleh : Antoni Tampubolon*


Biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan impor FCL, dengan pembelian barang dengan terms CIF  adalah :
1.       Doc Fee  dan THC : Biaya yang dibayarkan kepada pelayaran , sering disebut dengan biaya tebus DO.      Komponen terdiri dari : Biaya  THC, Doc Fee.
2.      Local Charges : Biaya yang dibayarkan kepada pihak Pelindo (otoritas di pelabuhan), sering disebut biaya penumpukan dan lift on. Komponen terdiri dari :  penumpukan dan pergerakan container (lift on)
3.      Jasa pengurusan Custom Clearance (Sering disebut biaya custom clearance).
      termasuk : fiat keluar dan EDI Fee , jasa pengurusan custom clearance.
4.      Biaya Trucking (Jakarta Area). Gol III.
      asumsi dalam kota Jakarta.
5.      Biaya penuruan peti kemas di depo  ( Lift off).

Perhitungan biaya impor FCL di Jakarta adalah sebagai berikut :
                                           20ft                                               40Ft
a. Doc Fee &THC     :      Rp.1.002.500                            Rp. 1.477.500
b. Local Charges            : Rp. 470.000                             Rp.   820.000
c. Custom Clearance      : Rp. 600.000                             Rp.    700.000           
d. Trucking                     : Rp. 1.300.000                          Rp. 1.800.000
e. Lift off                         :Rp.    150.000                          Rp.   300.000
    Total                            : Rp. 3.522.500                        Rp. 5.097.500         

Kesimpulan :
Biaya pengurusan impor FCL dari  pelabuhan (CY) Tg.Priok hingga door di wilayah Jakarta adalah sebesar :
peti kemas 20’  :  Rp. 3.522.500/cntr    è  Kurang lebih : Rp. 3.500.000
peti kemas 40  :  Rp. 5.097.500/cntr    è  Kurang lebih :  Rp. 5.000.000

Asumsi :
Scope service adalah  CY  to door.               
FCL : status peti kemas dengan kiriman impor barang  peti kemas ukuran 20’ dan 40’
Status barang : jalur hijau (Green Line), hanya pemeriksaan dokumen.
Tarif   THC and Doc Fee adalah berdasarkan SK Menhub Nom.302/3/18 PHB 2008  tanggal : 21 Oktober 2008.
Tarif  local charges berdasarkan : perhitungan nota penumpukan  dan gerakan di JICT dan TPK Koja, dengan masa penumpukan 7 hari.
Tarif  Trucking Gol 3 berdasarkan  tariff  ORGANDA dgn nomor : SKEP 002/DPU-AKP/2008 tgl. 9 Juni 2008.
 Kurs 1USD = Rp.9500
Biaya diatas  tidak termasuk bea masuk,PPN dan PPH.

Selasa, 26 Juni 2012

8 TIPS MENETAPKAN HARGA JUAL EKSPOR

8 TIPS MENETAPKAN HARGA JUAL EKSPOR

TIPS 1  Hitung semua komponen biaya dalam pembuatan produk secara lengkap, termasuk jasa (gaji) Anda

TIPS 2  Tentukan Minimum Order Quantity untuk setiap pesanan barang

TIPS 3 Tentukan kesepakatan syarat penyerahan barang (Jenis Incoterms)

TIPS 4 Pertimbangkan kepada siapa Anda Menjual  ( Buyer’s country)

TIPS 5 Tentukan nilai kurs (currency) dengan cermat

TIPS 6 Pastikan harga produk Anda mempunyai daya saing tinggi ( unik, mutu, delivery time,dsb) dibandingkan dengan produk pesaing

TIPS 7  Konsultasikan  tentang penetapan harga produk Anda kepada para ahlinya

TIPS 8 Konsultasikan menentukan harga eceran untuk pengunjung umum, harga grosir untuk pengunjung    pedagang grosir dan harga ekspor untuk importir dari atau luar negeri

@antonitampubolon