Jumat, 19 Juni 2015

Pengetahuan Dasar Ekspor Impor


Dalam  Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014 telah diatur bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Setiap kegiatan ekspor dan impor, oleh pemerintah  mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan. Pengetahuan dan pemahaman  tentang kebijakan perdagangan luar negeri terkini, persyaratan perijinan  penting sekali diketahui oleh eksportir dan importir. Para eksportir dan importir perlu juga memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta sikap dalam menghitung biaya-biaya ekspor-impor, memahami bagaiaman mengurus pemasukan dan pengeluaran barang, memenuhi ketentuan kepabeanan dalam mengekspor dan mengimpor barang, menentukan syarat penyerahan barang yang tepat, serta menentukan jenis pembayaran yang tepat.
Pemerintah telah mengeluarkan standar kompetensi di bidang ekspor impor yaitu , Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor :  Kep.247/MEN/V/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang ekspor impor.

Apa saja pengetahuan ekspor-impor yang perlu dimiliki  oleh seorang eksportir-importir?
1.  Pengetahuan tentang kegiatan, dokumen  dan pelaku ekspor – impor
2.  Pengetahuan tentangtata niaga ekspor – impor di Indonesia
3. Pengetahuan tentang pelaku transportasi dan dokumen transportasi
4. Pengetahuan tentang syarat penyerahan barang
5. Pengetahuan tentang tentang prosedur  kepabeanan ekspor impor Indonesia
6. Pengetahaun tentang tentang biaya-biaya dalam pengeluaran barang impor dan ekspor
7. Pengetahaun tentang prosedur pengeluaran  barang impor
8. Pengetahaun tentang metode pembayaran yang tepat
9.  Pengetahuan dan Ketrampilan tentang membuka, membaca dan memahami L/C
10. Pengetahuan tentang perdagangan bebas, freee trade agreement
11. Pengetahuan tentang tata cara pemasaran ekspor 
12. Pengetahuan tentang tata cara pembelian  Impor

Pengapalan Barang Ekspor






Kamis, 18 Juni 2015

Peraturan Kawasan Berikat_ Terupdate Tahun 2015

Peraturan Lengkap Kawasan Berikat :

PP No. 32 Tahun 2009

PMK No.147 Tahun 2011

PMK No.255 Tahun 2011_ Revisi ke-1 dari PMK147 Tahun 2011
PMK No.44 Tahun 2012_ Revisi ke-2 dari PMK147 Tahun 2011
PMK No.120 Tahun 2013_ Revisi ke-3  dari PMK147 Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Teknis (Juklak) Dirjen BC

Per Dirjen  BC No. 57 Tahun 2011
Per Dirjen  BC No.2 Tahun 2011_Revisi ke-1 Dari Per Dirjen No.57 Tahun 2011
Per Dirjen  BC No.17  Tahun 2012_Revisi ke-2 Dari Per Dirjen No.57 Tahun 2011
Per Dirjen  BC No.35 Tahun 2013_Revisi ke-3 Dari Per Dirjen No.57 Tahun 2011

PERATURAN ANGKUTAN LEBARAN Tahun 2015

Kementerian Perhubungan RI , Direktrorat Jenderal Perhubungan Darat  telah menerbitkan peraturan tentang  PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN KENDARAAN  ANGKUTAN BARANG pada masa angkutan lebaran  tahun 2015 ( 1436H), yaitu : SK.1364 /AJ.201 /DRJD /2015 pada tanggal : 29 April 2015. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat 1 : 

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa angkutan  lebaran, mulai tanggal  13 Juli 2015 (H-4) ) pukul  00.00  WIB  s/d tanggal  19 Juli 2015 (H+1) pukul 24.00 WIB. kendaraan angkutan barang pada jalan nasional di wilayah provinsi Lampung, pulau Jawa dan provinsi Bali dilarang beroperasi.

Jumat, 20 Maret 2015

PEJABAT ESELON II BEA DAN CUKAI YANG DILANTIK BULAN MARET 2015

Menteri Keuangan telah melantik Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada hari : Kamis, 19 Maret 2014

Inilah daftar nama-nama pejabat  Eselon II  di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)  Kementerian Keuangan yang dilantik :

A.    JABATAN DIREKTUR
No.
Nama Pejabat
Jabatan
Golongan Jabatan
1.
Kushari Suprianto
Sekditjen
Eselon II
2.
Supraptono
Direktur Teknis Kepabeanan
Eselon II
3.
Kukuh Sumardono Basuki
Direktur Fasilitas Kepabeanan
Eselon II
4.
Harry Mulya
Direktur Penindakan dan Penyidikan
Eselon II
5.
Muhammad Sigit
Direktur Audit.
Eselon II
6.
Robert Leonard Marbun
 Direktur Kepabeanan Internasional
Eselon II
7.
Heru Pambudi
Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
Eselon II
8.
Bahaduri Wijayanta Bekti
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
Eselon II

B.     Jabatan Tenaga Pengkaji
No.
Nama Pejabat
Jabatan
Golongan Jabatan
9.
Erwin Situmorang
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

Eselon II
10.
Sugeng Apriyanto
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai.

Eselon II
11.
Mochammad Agus Rofiudin
Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

Eselon II



C.    Jabatan Kepala Kantor Wilayah DJBC

No.
Nama Pejabat
Jabatan
Daerah/Wilayah
12.
Saipullah Nasution
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Aceh
13.
Iyan Rubiyanto
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Sumatera Utara
14.
Robi Toni
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Riau dan Sumatera Barat
15.
Parjiya
Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus
Kepulauan Riau
16.
Mohammad Aflah Farobi
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Sumatera Bagian Selatan
17.
Hary Budi Wicaksono
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Banten
18.
Oza Olavia
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jakarta
19.
Marisi Zainuddin Sitohang
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jabar
20.
Untung Basuki
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jateng dan DI Yogya
21.
Rahmat Subagio
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jatim
22.
Decy Arifinsjah
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jatim II
23.
Syarif Hidayat
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT
24.
Nirwala Dwi Heryanto
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Barat
25.
Yusmariza
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Kalimantan Bagian Timur
26.
Azhar Rasyidi
Kepala Kantor Wilayah DJBC

27.
Hendra Pramono
Kepala Kantor Wilayah DJBC
Maluku, Papua, dan Papua Barat
28.
R. Fadjar Donny Tjahyadi
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A
Tanjung Priok.

29.
Nugroho Wahyu Widodo
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B
 Batam.
30.
Dwijo Muryono
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C
Soekarno-Hatta.



Sumber: diolah dari : //ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/03/19/373696/menkeu-rombak-30-pejabat-bea-cukai

Selasa, 03 Maret 2015

NILAI EKSPOR INDONESIA SEMAKIN TURUN TERUS? TANYA KENAPA?

Salah satu permasalahan sulit yang dihadapi pemerintah saat ini adalah Nilai Ekspor Indonesia ini adalah trend penurunan nilai ekspor. Berdasarkan kutipan berita dari CNNIndonesia.com: “ Nilai ekspor Indonesia sepanjang 2014 sebesar US$ 176,29 miliar atau turun 3,43 persen dibandingkan
perolehan tahun sebelumnya. US$ 182,55 miliar. Ekspor non-migas terkoreksi 2,64 persen atau hanya membukukan nilai US$ 145,96 miliar, sedangkan ekspor migas turun 7,05 persen dengan
perolehan US$ 30,33 miliar. 

Menteri Perdagangan RI , Rahmat Gobel, menargetkan pertumbuhan ekspor non-migas 300% dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Kalangan Praktisi dan pengamat pesimis dengan target tersebut. Mereka  menilai target tersebut mengada-ngada. Permasalahan meningkatkan pertumbuhan ekspor Indonesia tidak dapat sim salabim dapat langsung naik. Namun, pemerintah dalam hal ini harus memiliki grand strategi dalam pembangungan ekspor di Indonesia. Pemerintah harus melakukan koordinasi dan sinergi semua instansi terkait  dalam meningkatkan ekspor tersebut, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan (yang mengelola pelabuhan, pelayaran, freight forwarder), Kementerian Keuangan (Pajak, Bea dan Cukai), Kementerian Pertanian (Karantina),  BPOM, Kementerian Luar Negeri (Kedutaaan, Konsulat) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, pihak DPR , perusahaan BUMN dan  perusahaan swasta, sebagai pelaku-pelaku ekspor.

Kita masih ingat dengan jelas   salah satu janji dari Calon Presiden Repbulik Indonesia, Jokowi-Kalla, pada saat pilpres 2014 adalah  Setiap Dubes akan wajib mampu mempromosikan (sebagai marketing) produk Indonesia, dan hal tersebut ditegaskan kembali oleh Bapak Jokowi, sebagai Presiden  RI, pada saat rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri, yang dihadiri oleh seluruh dubes-dubes Indonesia tanggal 2 Februari 2015. Kementerian Luar Negeri (baca dubes) adalah salah pihak yang terkait dalam meningkatkan ekspor, dan masih banyak pihak lain yang terkait yang perlu disinergikan dan dikoordinasikan. Pemerintah dalam hal ini, perlu memiliki grand strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor, produk ekspor apa yang menjadi fokus pengembangan produk Indonesia ? Pertanian ? Pertambangan ? Elektronika? Industri Kreatif ? Produk Furniture? Atau produk lainnya, Siapa Pelaku Ekspor Utama  yang perlu dibina ? Peraturan yang mendukung ekspor ? Kebijakan Industri Nasional dan Daerah ? penurunan Biaya Logistik-terkait infrastruktur ?  Kesiapan SDM sebagai pelaksana ekspor?  Kita perlu mencontoh pemerintah Thailand yang sukses dalam pengembangan produk hasil-hasil pertanian.  

Sinergi, koordinasi, perencanaan , dan implementasi di bidang ekspor adalah kata kunci yang diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor Indonesia. Kita berharap dibawah Presiden dan Wapres RI yang kita cintai , Jokowi-Kalla,  selama 5 tahun dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor Indonesia, sehingga Indonesia tidak terus dihantui oleh  defisitf transaksi berjalan.